Kualitas Udara di Seluruh Kota Kabupaten Kini Dapat Dipantau

 

PERESMIAN SISTEM INFORMASI | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri LHK Aloe Dohong ketika peresmian Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL), di Jakarta, Rabu (26/2).

JAKARTA - kualitas udara di seluruh kabupatan/kota di Indonesia, kini sudah terpantau dari 500 titik pemantauan manual yang tersebar diseluruh kabupaten/ kota, sedangkan pemantauan real time difokuskan pada daerah yang terdampak kebakaran lahan dan hutan serta daerah perkotaan yang terpapar pencemaran dari kendaraan bermotor dan industri.

“Saat ini sudah terpasang 26 stasiun pemantauan. Pada tahun 2024 stasiun pemantauan real time ini ditargetkan menjadi 165 stasiun,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK mengatakan itu ketika meresmikan Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL), di Kantor KLHK, Jalan D.I Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Rabu (26/2).

Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya mengatakan, cukup banyak data yang dikumpulkan, maka untuk mendiskripsikan pengelolaan lingkungan secara makro sebenarnya kita telah memiliki Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia. Pendekatan DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response) dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) dapat digunakan sebagai model untuk menganalisis dampak kegiatan masyarakat dari masyarakat, dan kebijakankebijakan yang mengatur aktifitas masyarakat terhadap lingkungan.

Semakin lengkap informasi yang dimasukkan, maka semakin akurat prediksi yang dihasilkan dan semakin cepat para pemangku kepentingan dapat memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. “Tinggal bagaimana kita mengemas dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik tersebut, sehingga mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk perbaikan lingkungan,” ujar Siti

Disebutkan, pusat informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini, bagian penting dari konsep manajemen adatif pengelolaan lingkungan Indonesia. “Media ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan sebagian data sudah bersifat real time,” uajr Menteri Siti.

Yang dimaksud konsep konsep manajemen adaptif dalam pengelolaan lingkungan itu dipelopori oleh Walter (1986) dan Holling (1990). Manajemen adaptif adalah proses yang berulang dari empat komponen: belajar (learning), mendiskripsikan (describing), memprediksi (predicting) dan melaksanakan (doing). Komponen belajar meliputi monitoring dan evaluasi, mendiskripsikan meliputi kegiatan menggambarkan dan menjelaskan sistem dengan menggunakan model, prediksi adalah menguji coba model dan memasukan rencana aksi yang akan dilakukan ke dalam model, melaksanakan (doing) adalah mengimplementasikan model dan renaca aksi yang terpilih dengan pendekatan manajemen eksperimen.

Inovasi Teknologi

Sementara itu, Dirjen PPKL, Karliansyah mengatakan, data yang disajikan kepada masyarakat melalui sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari inovasi, penggunaan teknologi, keterbukaan/ transparansi dan akuntabilitas kinerja KLHK.

“Sistem informasi ini diharapkan menjadi fasilitas yang lebih cepat, terintegrasi, real time, dapat dipercaya dan bertanggungjawab, sehingga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, serta peringatan dini di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,” ujar Karliansyah.

Sebagai contoh, data pemantauan kualitas air, saat ini sudah terintegrasi dari 560 titik pemantaun manual dan 41 stasiun pemantauan real time.

Pada tahun 2024 pemantauan manual akan digantikan dengan pemantauan real time, karena stasiun pemantauan yang dibangun mencapai 822 stasiun. sur/AR-3