JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian,meminta Kepala Daerah
membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa. Hal itu diungkapkannya
saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi
dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan
SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu
(25/02/2020).
"Saya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi,
Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua
menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di
kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama,” kata Tito
Menurut Mendagri, besarnya dana desa yang dikucurkan Pemintah Pusat
kepada rekening kas desa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat
perpustakaan yang dapat mendorong literasi masyarakat setempat."Dengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kemendes agar dapat
digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa, tidak perlu
besar-besar tetapi buku-buku yang ada, kemudian bahan koleksi yang ada
di situ yang kira-kira bisa dikonsumsi informasinya oleh masyarakat
untuk mengembangkan inovasi mereka untuk membangun daerahnya,” cetusnya.
Dengan hadirnya perpustakaan dan koleksi bahan bacaan yang dapat
disediakan di perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat, dapat mendorong inovasi di daerah, terutama jika dibantu
dengan perhatian dari CSR maupun pihak swasta.
"Contoh misalnya daerah kepulauan, bagaimana menjaga pentingnya
karang, menjaga lingkungan ekosistem karang, membudidayakan ikan, di
daerah wisata bagaimana untuk membentuk budaya yang welcome pada
pariwisata, wisata sejarah. Buku-buku ini dengan segenap koleksi video
mungkin, atau apapun juga kalau dibaca oleh anak-anak kita yang ada di
desa otomatis mereka akan berinovasi apalagi dibantu dengan pemerintah
melalui dana desa, dana dari pusat, dana dari daerah, hibah, CSR,
perusahaan, maka akan terbangun mesin produksi yang baik, daya tahan
daerah yang kuat terhadap tekanan ekonomi. Mereka bisa berswadaya di
desa yang mandiri, di daerah yang mandiri. Nah ini kalau semua bangkit
membangun dari swadaya masing-masing daerah, Indonesia akan menjadi
kekuatan ekonomi yang sangat kuat,” jelas Mendagri.
Selain itu, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di
daerah, pihaknya akan membuat surat edaran untuk mendorong adanya dinas
perpustakaan di daerah.
"Saya akan membuat Peraturan Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna
untuk membentuk organisasi atau lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua
adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya juga menganggarkan, setelah itu
melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini semua kalau semua
Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk perpustakaan ini
ada, maka akan mendongkrak minat baca juga,” ujarnya.
Di samping itu, adanya perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai sebuah keniscayaan, menuntut adanya perkambangan ke
arah e-library. Meski demikian, belum meratanya akses internet di
Indonesia, mengharuskan perpustakaan fisik tetap dibutuhkan
keberadaannya, di samping untuk meningkatkan akses membaca.
"Kita harapkan juga dibangun e-library, perpustakaan elektronik yang
bisa dicapai hanya menggunakan gadget, HP, tapi ya sekali lagi
perpustakaan manual tetap harus ada. Karena sampai hari ini internet
belum sampai ke daerah-daerah kecil masih ada yang lemot, yang kedua
tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan untuk membeli smartphone,
HP yang pintar, otomatis. Yang manual tetap harus ada juga," tutupnya.
0 comments:
Post a Comment