Ombudsman: Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Lebak Zona Kuning

 

Penyerahan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik terhadap Kabupaten Lebak.(Foto Humas Pemkab Lebak)

LEBAK-Ombudsman RI Perwakilan Banten menyampaikan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik selama periode 2019 terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak. Hasil secara keseluruhan dianggap masih kurang memuaskan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Dedy Irsan menjelaskan, indikator penilaian survei kepatuhan standar pelayanan publik mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Mekanisme pengambilan data survei kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampak fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto,” kata Dedy dalam siaran pers, Sabtu (8/2/2020).

Hasil penilaian tingkat kepatuhan yang bertujuan proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), Kabupaten Lebak mendapat predikat zona kuning.

“Kami harap ke depan Kabupaten Lebak bisa meraih zona hijau,” ujar Dedy

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap, predikat zona kuning menjadi motivasi bagi jajarannya agar memperbaiki sistem manajemen dan admistrasi pelayanan publik hingga semakin sempurna.

“Kami berkomitmen melayani dan memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik,” katanya.