SERANG - Kepolisian Daerah (Polda)
Banten mengingatkan para pelaku penagih utang (debt collector) dari
pihak leasing terhadap nasabah atau konsumen yang menunggak pembayaran
sepeda motor atau mobil, untuk tidak melakukan tarik secara paksa dan
disertai kekerasan karna bisa dipidanakan.
Hal tersebut dikatakan Dirkrimsus Polda Banten melalui Kabid Humas
Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, masyarakat yang merasa menjadi
korban bisa segera menghubungi pihak kepolisian jika itu terjadi
kekerasan atau praktik-praktik premanisme okeh penagih hutang atau Debt
collector.
“Debt collector (penagih utang) itu bisa dipidana kalau menarik sepeda motor atau mobil nasabah secara paksa,” katanya.
Menurut Edy , jika penagih utang sudah melakukan kekerasan, maka
dapat dijerat dengan pasal tindak pidana. Sebab, yang berhak melakukan
penyitaan/menarik kenderaan itu adalah aparat penegak hukum.
“Sedangkan pihak kreditur atau leasing, penagih utang tidak boleh
mengambil sepeda motor, mobil atau rumah, maupun alat-alat elektronik
rumah tangga semaunya sendiri," ujarnya.
Edy menegaskan berdasarkan aturan baru, penerima hak fidusia
(kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus
mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,
sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari
2020.
“Artinya, kasus nasabah akan disidangkan dan pengadilan akan
mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah tersebut,”
jelasnya.
Edy mengungkapkan, kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan
dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan
digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan leasing,
lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.
“Tindakan pihak leasing melalui penagih utang yang mengambil secara
paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Dan jika
pengambilan dilakukan di jalan, merupaka
0 comments:
Post a Comment