KUALA LUMPUR – Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung Abdullah,
memutuskan untuk membubarkan kabinet setelah menerima permohonan
pengunduran diri Mahathir Mohamad dari posisi Perdana Menteri. Raja
kemudian menunjuk Mahathir sebagai Perdana Menteri interim (sementara)
untuk mengurus pemerintahan sampai penggantinya terpilih dan kabinet
baru terbentuk.
“Terkait dengan hal tersebut, tugas anggota pemerintahan (wakil
perdana menteri, menteri, wakil menteri, serta sekretaris politik)
sudah berakhir,” kata Kepala Sekretaris Pemerintah Malaysia, Mohamed
Zuki Ali, di Kuala Lumpur, Senin (24/2).
Menurut Zuki, keputusan Raja Abdullah sesuai dengan Pasal 43 (5)
Undang-Undang Federal. Tercatat ada 26 menteri dan kepala lembaga
pemerintah yang ada dalam kabinet dipimpin Mahathir.
Sementara itu, Jaksa Agung Tommy Thomas menyatakan kepala
pemerintahan sementara akan dipegang oleh Mahathir. Mahathir akan
menjabat sebagai PM interim selama sepuluh hari.
Keputusan Raja Abdullah diambil setelah berdialog dengan Mahathir di
Istana selama 90 menit. Sebelumnya, Raja bertemu Ketua Partai Keadilan
Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sang istri yang merupakan
Wakil PM Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail.
Mahathir mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Abdullah
pada Senin. Dia juga memutuskan mengundurkan diri dari jabatan pengurus
partai yang menaunginya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Partai tersebut juga mengeklaim keluar dari koalisi yang saat ini
berkuasa Pakatan Harapan. Ini membuat Pakatan Harapan sekarang menjadi
pemerintah minoritas karena hanya memiliki dukungan minoritas di
parlemen.
Pengunduran diri Mahathir diduga terkait dengan gerakan politik yang
berupaya membentuk koalisi baru dengan anggota PPBM, UMNO, Partai Islam
SeMalaysia (PAS) dan faksi PKR yang dipimpin oleh mantan wakil PKR,
Mohamad Azmin Ali.
PKR lantas memutuskan memecat Azmin dan sejawatnya, Zuraida
Kamaruddin, yang dianggap berkhianat. Hal ini buntut perseteruan antara
Anwar Ibrahim dan Mohamad Azmin Ali beberapa waktu lalu.
Anwar Bantah
Sementara itu, Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengatakan
Mahathir Mohamad membantah terlibat dalam upaya yang diduga membentuk
pemerintahan baru tanpa PKR, Parta Aksi Demokratis (DAP) dan Partai
Amanah.
Berbicara di markas PKR usai bertemu Raja Malaysia, Anwar mengatakan
Mahathir tidak menyetujui upaya tersebut atau berencana untuk bergabung
dengan partai-partai oposisi. “Tidak, saya pikir itu bukan dia
(Mahathir). Karena namanya digunakan oleh orang-orang di dalam dan di
luar,” katanya
Anwar juga mengungkapkan telah mencoba membujuk Mahathir untuk tidak
mundur tetapi tidak berhasil. “Kami berdiskusi dan saya mengajukan
permohonan kepadanya atas nama Partai Keadilan dan Pakatan Harapan bahwa
pengkhianatan ini dapat ditangani bersa
0 comments:
Post a Comment