Aturan Karantina Wilayah Segera Dikeluarkan Pencegahan Covid-19

JAKARTA – Pemerintah telah membuat ran­cangan peraturan pemerintah (PP) sebagai pe­doman untuk melaksanakan karantina wilayah atau yang biasa disebut lockdown untuk meng­hadapi pandemi virus korona jenis baru atau Co­vid-19. PP tersebut rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Indo­nesia terus berkembang. Per Minggu (29/3), telah mencapai 1.285 kasus atau bertambah 130 kasus dibanding hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, pasien Covid-19 yang dinyata­kan sembuh bertambah lima orang, sehingga total yang sudah negatif Covid-19 sebanyak 64 orang, sementara 114 pasien meninggal dunia.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, me­ngatakan peraturan pemerintah tentang karan­tina wilayah akan secepatnya diumumkan. “Kita akan berusaha itu secepatnya. Pokoknya kita berupaya secepatnya akan mengatur itu,” kata Mahfud MD, di Jakarta, Minggu (29/3).

Mahfud menjelaskan pemerintah tidak bisa semena-mena menetapkan karantina wilayah atau lockdown. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 10, karantina wila­yah harus diatur dengan PP agar tidak melahir­kan penolakan atau digugat oleh masyarakat.

Dia menegaskan, saat ini pemerintah masih mendaftar larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa karantina. Larangan-larangan yang lahir nanti harus disesuaikan de­ngan kondisi negara Indonesia yang batas an­tarwilayah sangat banyak. “Pemerintah sedang mengatur batas-batas dan prosedurnya serta apa yang boleh dilakukan atau tidak,” tegas Mahfud.

Dia menambahkan secara praktik sesung­guhnya sudah dilakukan karantina wilayah di berbagai tempat, tapi baru sebatas larangan-la­rangan umum, misalnya tidak boleh bepergian, tidak boleh ke kantor atau bekerja dari rumah saja dan tidak boleh berkerumum.

Namun, di dalam karantina wilayah yang di­atur dengan PP akan lebih luas, misalnya yang boleh jalan hanya kendaraan logistik. Kemudi­an, toko-toko yang buka hanya yang menyedia­kan bahan-bahan pokok.

Perppu Ekonomi

Sementara itu, ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, mengatakan menyusul keluarnya PP Karantina Wilayah, pemerintah mesti menge­luarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) ekonomi, khususnya mengenai per­ubahan postur Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) 2020.

“Karantina itu perlu biaya dan stimulus fiskal untuk menahan dampak Covid-19 bagi pereko­nomian nasional. Jadi, harus ada payung hu­kum yang jelas agar tetap akuntabel dan tidak menyalahi aturan ketika ada pelebaran defisit untuk realokasi berbagai anggaran yang saat ini difokuskan untuk bidang kesehatan,” katanya.

Sedangkan Kepala Lembaga Biologi dan Pendidikan Tinggi Eijkman Kementerian Riset dan Teknologi, Amin Soebandrio, menjelaskan durasi masa karantina biasanya dilakukan sela­ma satu kali masa inkubasi.

Dia mengatakan normalnya masa inkubasi itu berkisar tiga hingga tujuh hari, namun ra­ta-rata mencapai 14 hari bahkan ada yang se­lama 20 hari. Jika dilakukan dua kali masa inkubasi, artinya karantina wilayah ini bisa ter­jadi selama satu bulan.

“Sekarang ini, ada pemikiran kalau dilakukan secara lebih meluas lagi meskipun tidak lockdown seperti yang kita kenal di luar negeri. Karena kita tidak mungkin, yang punya wilayah begitu ba­nyak dan ada perlintasan antara satu daerah dan daerah lain, tidak boleh itu,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, Direktur Perhubungan Darat Ke­menterian Perhubungan, Budi Setiyadi, menga­takan sesuai dengan hasil rapat koordinasi ber­sama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga men­jabat sebagai Plt Menteri Perhubungan bahwa Ja­karta kemungkinan besar akan dikarantina.

“Rencananya, Pak Menko akan menyam­paikan rencana karantina Jakarta. Karena seka­rang ini para pekerja informal pulang ke daerah masing-masing karena kondisi ekonomi Jakar­ta yang sudah menurun,” ungkapnya.