 |
| Jokowi buka Rapat Kerja Kemendag 2020. |
JAKARTA-Presiden Joko Widodo atau Jokowi
meminta kepala daerah untuk menghitung dampak sosial ekonomi sebelum
mengeluarkan kebijakan terkait penanganan virus corona (Covid-19).
Khususnya, tempat-tempat transaksi ekonomi yang tutup demi mencegah
penyebaran corona.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur melalui video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020). Sebanyak 34 Gubernur se-Indonesia ikut dalam rapat itu.
"Misalnya sebuah provinsi atau kab/kota ingin membuat sebuah
kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian
tempat-tempat transaksi ekonomi ditutup semuanya. Seperti pasar tolong
ini benar-benar dihitung dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada,"
kata Jokowi.
Kebijakan social distancing atau pembatasan sosial disadarinya
membawa dampak ekonomi kepada masyarakat kecil, khususnya pekerja
harian. Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah memberikan
bantuan sosial kepada buruh dan pekerja harian yang terdampak ekonomi
karena corona.
"Kebijakan itu dilakukan harus disiapkan sebuah kota ingin melakukan
itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang
asongan, becak, supir yang tidak bekerja," ujarnya.
"Dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan
sosial kepada mereka harus diberikan. Jangan hanya menutup tapi tidak
dibarengi social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat,"
sambung Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa ada 3 hal yang
menjadi fokus pemerintah terkait penanganan virus corona. Pertama,
keselamatan dan kesehatan masyarakat.
"Yang kedua social safety net bantuan sosial tolong disiapkan.
Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam
menyediakan stok pangan betul-betul ada," tutur Jokowi.
Sementara itu, jumlah pasien positif di Indonesia berjumlah 579 orang
per Senin 23 Maret 2020. 49 pasien diantaranya dinyatakan meninggal
dunia dan 30 dinyatakan sembuh.
0 comments:
Post a Comment