KI Banten Minta Pemprov Lindungi Informasi Pribadi Korban Virus Covid-19

Ketua KI Banten Hilman diruang kerjanya.

SERANG-Perkembangan pandemi Covid-19 semakin memprihatinkan, Komisi Informasi (KI) Banten mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten dapat melindungi informasi pribadi baik Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

Hal tersebut sejalan dengan Press Release, Pernyataan Komisi Informasi Pusat Menyikapi Pandemi Virus Covid-19 tanggal Jakarta, 21 Maret 2020 yang ditandatangani  Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Hilman melalui pesan singkat, Minggu (22/3/2020).

Lebih lanjut dikatakan Hilman bahwa dalam press rilis KI Pusat dinyatakan Informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diantaranya pasal 28 g UUDNRI 1945, Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 15 dan 16 Penjelasan UU 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 17 huruf g dan h serta pasal 18 ayat 2 huruf a UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga memperhatikan Pasal 46 dan 47 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 38 tahun 39 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

“Selanjutnya Komisi Informasi Pusat mendorong Pemerintah Pusat (Gugus Tugas Covid-19) dan Pemerintah Daerah pro aktif menyampaikan Informasi Publik terkait virus Covid-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan melalui layanan di masing–masing wilayah yang terkoordinasi dengan Crisis Center melalui manajemen informasi satu pintu”, katanya.

Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait Covid-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda. Sebab, dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi serta merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi Serta Merta ini wajib selalu diperbaharui terkait cara mengurangi risiko virus Covid-19 (mitigasi) di masyarakat, informasi potensi sebaran Covid-19, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi virus Covid-19, serta informasi tentang tindakan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam manajemen penanganan virus Covid-19.

“Menghimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik dan terus meng-update informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Juga waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks dan disinformasi). Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti semua Protokol Pencegahan yang telah disusun oleh pemerintah,” harapnya.

Pada bagian akhir Hilman mendorong pemerintah juga untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat Banten adanya informasi serta atas tersedianya kebutuhan pokok di wilayah Banten dan mengajak masyarakat Banten untuk tidak melakukan panic buying.