 |
| bansos dari pemprov jabar |
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan bisa
mendistribusikan 264.085 bantuan pada pekan ini. Daerah yang menerapkan
kebijakan Pembatasan Sosilan Berskala Besar (PSBB) menjadi prioritas
untuk didahulukan.
Seperti diketahui, daerah yang disetujui Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) untuk melakukan PSBB adalah Bodebek dan Bandung Raya. Total
bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemprov Jabar itu berupa tunai
dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu.
Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan
dan bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C,
makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus,
minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp350 ribu per keluarga
per bulan.
Selain itu, ada pintu bantuan lain yang disiapkan pemerintah dalam
masa pandemi virus corona (Covid-19) ini. Beberapa pintu bantuan
tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dari
pemerintah pusat untuk kelompok warga miskin lama.
Pintu bantuan ketiga adalah Sembako Presiden khusus diberikan kepada
warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi
yang sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Untuk bantuan ini Jabar mendapat jatah sekitar 450 ribu kepala rumah
tangga.
Pintu keempat bantuan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai.
Untuk bantuan ini, Provinsi Jabar mendapat jatah 1 juta kepala rumah
tangga penerima. Sedangkan bantuan pintu kelima adalah Dana Desa setara
Rp 600 ribu kali tiga bulan dengan 1.046.000 penerima.
Pintu bantuan keenam adalah kepada pengangguran dan yang kena PHK
dengan statusnya adalah kepala keluarga. Jabar diberi jatah 937 ribu
kepala keluarga dengan angka Rp600 ribu dikali tiga bulan yang akan
dibantu melalui anggaran pemda kabupaten/kota sebanyak 620 ribu rumah
tangga.
Terakhir bantuan pintu kesembilan adalah gerakan kemanusiaan
pembagian makanan atau nasi bungkus untuk mereka yang tidak ber-KTP,
ber-KK, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain.
Genjot Penyaluran Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot penyaluran
bantuan sosial tunai dan non tunai pada Keluarga Rumah Tangga Sasaran
(KRTS) karena kebutuhan warga akan bantuan sudah mendesak.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh. Arifin
Soedjayana mengatakan bantuan sosial senilai Rp500 .000 tersebut saat
ini penyalurannya masih difokuskan di 10 daerah yang menerapkan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Per 21 April, sekitar 5.237 paket bantuan sudah berhasil disalurkan
di 10 wilayah PSBB Bodebek dan Bandung Raya. Penyaluran bantuan berupa
uang tunai Rp150.000 dan sembako ini ditargetkan bisa mencapai 264.085
alokasi pada pekan-pekan ini," kata dia.
"Ada riak-riak soal bantuan, tapi tidak akan menghentikan proses
penyaluran yang sejauh ini sudah berjalan baik. Pelibatan ojek online
dan ojek pangkalan sangat membantu penyerahan bantuan pada KRTS
sasaran," ia melanjutkan.
Dari 5.237 paket bantuan yang sudah didistribusikan, ada 371 paket
yang kembali ke PT Pos karena alamat KRTS tidak sesuai dengan data.
Menurutnya proses penyaluran disertai proses pelaporan yang ketat dimana
kurir baik ojek online, opang maupun petugas Pos harus menyerahkan
langsung pada penerima.
"Si penerima menunjukan KTP, sesuai alamat, sesuai data. Pihak kurir
lalu mengambil foto penerima untuk dilaporkan lewat aplikasi yang sudah
disiapkan. Yang retur itu biasanya karena ketidaklengkapan data bisa
nama jalan, RT,RW-nya keliru. Sejauh ini rata-rata sesuai by name by
address," tutur Arifin.
Arifin mengakui urusan penerima bantuan saat ini datanya masih terus
diperbaharui. Menurutnya sambil menunggu data dari daerah yang diusulkan
oleh RT/RW dan ditandatangani surat tanggung jawab mutlak dari Kepala
Dinas Sosial masing-masing daerah, proses penyaluran tidak akan
berhenti.
"Saya tanya ke Pak Gubernur, bagaimana pak penyaluran? Pak Gubernur, jalan terus," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment