Pemkab Serang Kerahkan RT, Pengawasan ODP dan OTG Diperketat

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperketat pengawasan terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) dengan mengerahkan seluruh rukun tetangga (RT) dan tokoh masyarakat di wilayahnya.

Hal tersebut dilakukan mengingat semakin banyaknya lonjakan ODP di Kabupaten Serang. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara gugus tugas terkait penanganan corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Serang, Selasa (31/3/2020).

Hadir pada rapat tersebut, Kapolres Serang AKBP Mariyono, Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono, Kabag Ops Polres Cilegon Kompol Kamarul Wahyudi, Dandim 0602/Serang Kolonel Inf Mudjiharto, Ketua DPRD Bahrul Ulum, dan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, dengan jumlah ODP di Kabupaten Serang yang meningkat, pihaknya telah membuat kesepakatan, bahwa isolasi mandiri di rumah ODP dan OTG akan diperketat.

OTG adalah orang yang baru datang dari zona merah Covid-19 masuk ke Kabupaten Serang, namun tidak ada gejala, maka dia harus diisolasi mandiri dan pengawasan dilakukan oleh gugus tugas terbawah, yakni tingkat RT.

“Terus kami libatkan tokoh masyarakat untuk sama-sama saling mengawasi,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui seusai rapat di Pendopo Bupati Serang.

Kemudian, untuk memastikan isolasi mandiri berjalan, pihaknya juga akan menempatkan tim khusus yang disimpan di perbatasan khususnya dengan Tangerang dan Jakarta. Melihat kondisi saat ini, pihaknya sudah melakukan.

“Karena, ada instruksi Pemerintah Pusat harus percepatan. Jadi, ada beberapa kebijakan yang dilakukan,” ujarnya.

Disinggung kapan akan mulai dilakukan isolasi mandiri di tingkat RT tersebut, menurut dia, pihaknya ingin memperjelas standar operasional prosedur (SOP) pelaksanannya lebih dulu. Oleh karena itu, dia meminta, agar pemdes bisa berkoordinasi lebih dulu dengan Dinkes untuk SOP-nya.

“Karena, Dinkes di bawah ada puskesmas yang harus menetapkan ODP, OTG, dan PDP (pasien dalam pengawasan). Tapi, perangkat puskesmas terbatas, makanya dari pemdes ada kecamatan ada kades, RW, dan RT itu akan bicarakan teknis secepantnya,” ucapnya.

Ia menuturkan, rapat koordinasi juga dilakukan untuk menghadapi arus mudik. Sebab, meski belum masuk bulan puasa atau bahkan Lebaran, tetapi arus mudik sudah terjadi di Kabupaten Serang. Karena, banyak masyarakat Kabupaten Serang yang bekerja di Jakarta.

“Di sana (Jakarta) sudah lockdown dan mereka diliburkan jadi mereka pulang, ini dipantau ketat, kalau tidak ada gejala berarti masuk OTG, kami pantau 14 hari ke depan. Dipilih peran RT, supaya cakupannya kecil dan saling tahu, siapa yang datang dan ada keluhan,” tuturnya.

Selanjutnya, terkait penyemprotan disinfektan, pihaknya juga akan melakukan lebih efektif dan efisien. Penyemprotan dilakukan lebih terarah pada desa yang jumlah ODP dan OTG-nya tinggi.

Ia mengatakan, untuk rapid test pemkab mendapat 1.260 rapid test yang disalurkan oleh pemerintah provinsi. Rapid test tersebut akan dilakukan pada ODP yang memiliki risiko tinggi melalui penetapan dari Dinkes.

Sementara, Direktur RSDP Kabupaten Serang Rahmat Setiadi menuturkan, untuk ketersediaan APD di rumah sakitnya hanya cukup untuk dua minggu ke depan. Namun demikian, pihaknya akan berupaya untuk mencari bahan APD tersebut.

“Ada sekitar 460-500 APD. Sulit belinya. Sehari kebutuhannya 30-60 pcs. Anggaran dapat bantuan dari bupati (untuk beli bahan),” katanya.

Kapolres Serang AKBP Mariyono menuturkan, untuk wilayah hukumnya ada 17 kecamatan. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petir dan Cikeusal yang tertinggi ODP-nya.

“Petir kan dua wilayah sama Tunjung Teja, Petir 42 ODP, Tunjungteja 20, dan Cikeusal 42 ODP dan satu PDP,” ujarnya saat rapat.

Ia menyarankan, untuk Kecamatan Petir dan Cikeusal harus jadi prioritas terlebih di sana ada tiga stasiun kereta api. Dandim 0602/Serang Kolonel Inf Mudjiharto mengatakan, pihaknya sudah diminta oleh Kodam untuk mendata beberapa tempat, seperti pintu masuk arus mudik, pemetaan daerah rawan apabila terjadi skema terburuk, terus pendataan jumlah pemudik.

“Selasa (31/3/2020) kami data Kota dan Kabupaten Serang gabungan ada 24.000 hasil pendataan Koramil. Di luar negeri 1.894 orang itu belum valid sebagai perkiraan saja,” ucapnya.

Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono menilai, lockdown atau karantina wilayah bukan solusi, jika daerah lain tidak melakukan kebijakan yang sama.

“Saat ini, salah satu solusinya, yakni karantina rumah bagi ODP, perlu harus ada keterlibatan RT/RW. Termasuk dilibatkan untuk mendata warga yang datang dari zona merah. Kami pun terus melaksanakan maklumat Kapolri,” tuturnya.