 |
SERANG – Ribuan honorer yang tergabung dalam Forum
Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) mengaku cemas tidak mendapatkan Tunjangan
Hari Raya (THR) pada Idul Fitri 2020 ini. Hal itu dikarenakan rencana
Pemprov Banten yang akan kembali melakukan refocusing anggaran rahap III
untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.
Berdasarkan informasi, Sekda Banten, Al Muktabar telah mengeluarkan
Surat Edaran (SE) Nomor 050/913-Bapp/2020 terkait penyusunan perubahan
rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah dan satuan kerja
pengelola keuangan daerah berkaitan dengan penanganan Covid-19 tahap
III di Provinsi Banten tahun anggaran 2020.
Wasekjen FPNPB, Taufik Hidayat mengaku adanya SE tersebut berdampak
pada kekhawatiran pegawai honorer non kategori di lingkup Pemprov
Banten.
“Kami khawatir akan berimbas adanya pemotongan THR atau honor rutin
bulanan yang mereka terima. Isu-isu ini muncul di tengah merebaknya
wabah corona sehingga menjadikan kami para THL (Tenaga Harian Lepas)
levih was-was mengingat kami sulit mengakses informasi ini. Dikarenakan
semua OPD memberlakukan status WFH (Work From Home),” kata Taufik saat
dihubungi melalui telepon, Senin (27/4/2020).
Taufik menilai, kekhawatiran adanya pemotongan THR hal yang wajar
bagi para pegawai honorer non kategori. Hal itu karena THL di Pemprov
Banten hanya mengandalkan pendapatan dari Pemerintah Provinsi Banten
saja.
“Total honorer non kategori di Pemprov Banten berjumlah 6.321 orang.
Dan mereka hanya mengandal pendapatan dari pemprov saja. Info yang kami
terima ini masih simpang siur, ada info pengurangan ini berlaku untuk
gaji Desember dan tukin (tunjangan kinerja) PNS saja atau THR non
PNS/THL,” jelasnya.
“Tapi mudah-mudahan untuk penanganan Covid-19 diambil dari honor
bulan Desember. Dan sebagai gantinya nanti honor bulan Desember akan
dialokasikan di anggaran perubahan rutin bulan Oktober. Jika itu terjadi
maka kami sedkit reda karena hak-hak kami sepenuhnya tidak hilang, dan
pada kesempatan ini kami selaku honorer non kategori l di bulan Ramadan
ini sungguh disayangkan jika bapak Gubernur Banten dan wakilnya
merealisasikan rencana peniadaan THR bagi TKS,” sambungnya.
Meski begitu, pihaknya berharap Pemprov Banten mengurungkan niatan
untuk memotong THR bagi pegawai non kategori. “Kami hanya bisa berharap
dan berdoa agar rencana itu tidak terjadi,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment