Mengapa mengizinkan 500 pekerja Cina di tengah pandemi adalah langkah yang kurang tepat

 

Rencana pemerintah Indonesia untuk mendatangkan 500 pekerja asing dari Cina di tengah pandemi COVID-19 telah memicu debat dan kritik di Indonesia.

Meski waktu kedatangan para tenaga kerja asing (TKA) Cina tersebut belum diketahui, namun rencana pemerintah tersebut telah membuat banyak masyarakat Indonesia khawatir. Mereka takut kedatangan para TKA Cina tersebut akan menjadi gelombang kedua penyebaran virus COVID-19, terlebih karena mereka berasal dari tempat virus tersebut ditemukan mewabah pertama kali.

Orang-orang juga mempertanyakan keputusan pemerintah mengeluarkan izin kedatangan 500 TKA Cina di saat Indonesia masih tercatat sebagai negara yang memiliki kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara, yang angkanya tersebut terus meningkat setiap harinya.

Masyarakat juga bingung dengan keputusan pemerintah yang mengeluarkan izin kepada mereka di tengah pembatasan sosial sekala besar (PSBB) yang sedang diterapkan untuk mengatasi wabah COVID-19.

Langkah tersebut sebenarnya menunjukkan prioritas pemerintah yang lebih besar terhadap sektor perekonomian dibanding kesehatan rakyatnya selama pandemi ini.

Hal tersebut jelas akan menodai citra pemerintah di mata masyarakat dan juga memperburuk polemik yang ada terkait keberadaan TKA Cina di Indonesia, yang jumlahnya meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Memprioritaskan perekonomian daripada kesehatan rakyat

Sejak awal virus COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada ekonomi ketimbang kesehatan rakyatnya.

Pemerintah pada Februari lalu bahkan berencana mengalokasikan US$4,9 juta atau sebesar Rp73 miliar untuk mendorong sektor pariwisata yang terkena imbas negatif wabah virus COVID-19, daripada membelanjakannya untuk fasilitas kesehatan. Tingginya kecaman publik akhirnya membatalkan rencana tersebut.

Keputusan untuk mendatangkan para pekerja dari Cina juga dilandasi oleh pertimbangan ekonomi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan langkah itu dimaksudkan untuk membantu ekonomi negara, yang terus melemah karena pandemi COVID-19.

Para ahli memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan mampu tumbuh sebesar 2,25% tahun ini, dibanding 5,02% pada 2019. Ekonomi Indonesia juga diprediksi akan anjlok pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini.

Upaya untuk menyelamatkan perekonomian dari dampak COVID-19 mungkin penting, terutama jika dimaksudkan untuk kesejahteraan jangka panjang negara.

Namun, fokus pemerintah yang utama di tengah pandemi ini seharusnya adalah menghentikan peningkatan jumlah kasus COVID-19, apalagi karena virus ini telah menyebar ke hampir semua provinsi dan penanganan pemerintah sejauh ini masih belum optimal.

Jika dibiarkan, COVID-19 akan tetap menyebar di Indonesia dan terus berdampak negatif pada masyarakat dan juga perekonomian.

Sebuah penelitian baru menggunakan data dari pandemi flu 1918-1919 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemerintah kota yang justru memprioritaskan kesehatan masyarakat akan lebih cepat memulihkan pertumbuhan ekonominya.

Memperburuk sentimen terhadap pekerja Cina di Indonesia

Sentimen anti-Cina telah lama mengakar di Indonesia sejak rezim diktator Soeharto.

Langkah pemerintah yang mengizinkan pekerja Cina masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19 akan memperburuk polemik pekerja Cina di negeri ini.

Proyek infrastruktur besar Cina di Indonesia, di bawah Belt and Road Initiatives (BRI), telah meningkatkan jumlah pekerja Cina di Indonesia. Mereka hadir sebagai bagian dari kesepakatan BRI.

Pada 2018, 30% dari semua pekerja asing di Indonesia, atau sekitar 32.000 orang, berasal dari Cina. Angka tersebut adalah peningkatan sekitar 8.000 pekerja dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan TKA Cina sebagai kelompok terbesar dalam pekerja asing di Indonesia.

Banyak dari pekerja ini adalah tingkat menengah atau profesional yang gagal diisi oleh tenaga kerja lokal. Namun ada beberapa yang memiliki keterampilan rendah.

CSIS (Center for Strategic and International) melaporkan tahun lalu bahwa kedatangan TKA Cina di lokasi proyek BRI berada membuat ketegangan dengan penduduk lokal. Beberapa pejabat daerah telah meminta pemerintah pusat untuk membatasi masuknya pekerja asing karena banyak tenaga kerja lokal di daerah mereka yang kehilangan pekerjaan.

Selain didorong oleh sentimen anti-Cina, dominasi pekerja Cina telah menarik reaksi negatif dari masyarakat karena mereka mengambil alih pekerjaan penduduk lokal.

Sebagian besar orang Indonesia bekerja di bidang pertanian, tapi sektor ini menyumbang hanya 9,5% dari PDB negara. Baik gaji dan tingkat pendidikan di sektor ini cenderung rendah. Meski tingkat pengangguran turun, namun penurunan tersebut tidak signifikan.

Solusi

Tidak diragukan lagi, Cina dan Indonesia saling membutuhkan satu sama lain.Cina perlu menyelesaikan proyek-proyeknya untuk merealisasikan BRI, sementara Indonesia membutuhkan investasi Cina. Namun, keduanya perlu melangkah dengan lebih berhati-hati.

Pemerintah Indonesia harus memilih momen yang lebih tepat untuk membawa pekerja dari Cina ke Indonesia. Cina juga perlu meningkatkan pantauan terhadap aktivitas pekerjanya, sehingga tidak melanggar peraturan penduduk setempat yang akan berakibat pada munculnya penolakan dari masyarakat.

Pada akhir Maret, 39 pekerja Cina yang tiba di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ditolak masuk karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak memiliki izin untuk mempekerjakan pekerja asing.

Baru-baru ini, pemerintah Sulawesi Tengah memerintahkan 10 pekerja Cina untuk kembali ke Kendari, Sulawesi Tenggara saat hendak bekerja di sebuah lokasi di Kabupaten Morowali Utara. Pekerja tersebut melanggar instruksi dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah atas alasan pandemi.

Cina dan Indonesia perlu memastikan bahwa TKA Cina dan perusahaan tempat mereka bekerja tidak melakukan pelanggaran hukum dan bertindak yang dapat memunculkan sentimen negatif dari masyarakat.

Sebagai solusi jangka panjang, Indonesia juga perlu belajar dari negara lain dalam bernegosiasi dengan Cina.

Beberapa negara Teluk, misalnya,mengharuskan perusahaan Cina untuk bermitra dengan perusahaan nasional untuk dapat menjalankan bisnis di negara tersebut. Mereka juga diwajibkan untuk merekrut pekerja lokal dalam posisi manajerial dan memberikan pelatihan kerja yang dibutuhkan.

Indonesia harus segera mencontoh langkah di atas dan pemerintah Cina diharapkan dapat menyetujui syarat tersebut. Jika ketentuan itu ditolak, Indonesia harus berani memberikan ultimatum untuk tidak melanjutkan proyek dengan Cina.

Tanpa melakukan langkah-langkah seperti di atas, isu datangnya pekerja Cina ke Indonesia akan menjadi polemik yang berkepanjangan dan semakin mengobarkan sentimen negatif dari masyarakat.

Penolakan publik semacam itu akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi Cina. Bagi Indonesia, yang masih sangat bergantung pada Cina, hal tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian.

  Dimas Rizki Permadi, alumni Universitas Islam Indonesia.