Kejengkelan Jokowi Lihat Kerja Menteri, Tak Sudi Lihat Rakyat Mati Dulu Baru Dibantu

Presiden Joko Widodo. YouTube @Sekretariat Presiden

JAKARTA-Presiden Joko Widodo terlihat marah saat melihat kinerja menteri yang dinilai belum optimal dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, banyak menteri yang masih menganggap masalah Covid-19 biasa-biasa saja.

Melalui video yang diunggah oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020), terlihat sekali bagaimana Presiden Indonesia mengungkapkan kejengkelannya terhadap kinerja

Kejengkelan Jokowi

Pemimpin Negara Indonesia itu menilai banyak kinerja para menteri yang masih biasa-biasa saja. Padahal, saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang bisa mengakibatkan krisis. Tentu saja, hal ini harus menjadi perhatian ekstra, terutama bagi para menteri yang diberi amanat.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Presiden Joko Widodo.

"Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis," sambungnya.

"Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," ujar Presiden Indonesia menambahkan.

Singgung Anggaran Kesehatan Rp75 T

Tidak berhenti di situ, Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai belanja kementerian. Terutama terkait anggaran kesehatan yang baru digunakan 1,53%. Presiden ingin para kementerian untuk segera mengeluarkan belanja-belanja kementerian demi membantu masyarakat luas.

"Kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," singgung Presiden.Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa-biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan perpresnya untuk pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.

"Misalnya, saya beri contoh bidang kesehatan tuh dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi," ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp75 triliun seperti itu," tegas Presiden.

Jangan Biarkan Mereka Mati Dulu Baru Kita Bantu

Menurut Presiden Jokowi, sangat berbahaya bila para pembantunya menganggap pandemi corona Covid-19 sebagai masalah yang normal-normal saja. Jokowi menegaskan, para menteri harus kerja luar biasa. Terutama dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tetapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ujar Presiden di Istana Negara.

"Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya," tegasnya.

"Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa. Berbahaya sekali," ulangnya untuk menumbuhkan perasaan yang sama kepada para menteri.

Jokowi Bahas PHK

Kepala negara ingin tindakan dan keputusan, kebijakan para menteri harus optimal dalam suasana krisis. Beri prioritas pada mereka yang memiliki usaha apapun itu. Agar tidak ada lagi isu PHK serta mampu menstimulus ekonomi negara.

"Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK," paparnya."Jangan sudah PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," berang Presiden Jokowi.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada," sambungnya.

"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," tandasnya.

Singgung Reshuffle dan Bubarkan Lembaga

Bahkan, Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Tak hanya itu, pembubaran lembaga juga memungkinkan untuk terjadi. Bila dilihat para menteri serta lembaga terkait masih tidak ada kemajuan dalam kinerjanya.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis