Faktor Penyebab SMA/SMK Swasta di Banten Terancam Tutup

SERANG – Pemerhati pendidikan di Banten mengaku prihatin dengan fenomena tutupnya SMA/SMK swasta di Banten. Salah satunya yang terjadi pada SMA/SMK Prisma di Kota Serang yang tahun ini resmi dinyatakan tutup oleh pengelolanya.

Ada beberapa hal yang menjadi persoalan sekolah berbasis vokasi tersebut tidak mampu bertahan di tengah tuntutan zaman yang kian berkembang.

Firman Hadiansyah, pengamat pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menilai SMA/SMK akan tergerus zaman manakala tidak adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. “Bahwa SMK itu harus adaptif dengan perubahan sekarang,” kata Firman berbincang dengan Bantennews.co.id, Senin (29/6/2020).Peneliti budaya anak muda (youth culture) dalam novel 90-an itu juga melihat, jurusan kadaluarsa yang tak lagi dibutuhkan pasar tenaga kerja menjadi salah satu penyebab SMA/SMK ditinggalkan muridnya.

“Jika masih ada jurusan sekretaris, akuntansi ini sudah tidak relevan. Coba dipikirkan bagaimana SMK hari ini bisa menjawab kebutuhan soal pariwisata, juga mengenai IT. Sekarang ini kita sudah eranya e-Commerce (Perdagangan Secara Elektronik). SMK harus menjawab tantangan pasar tenaga kerja semacam itu,” kata Firman.

Kesesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan output lulusan SMK menurutnya harus nyambung. Link and match antara lulusan SMK dan dunia kerja harus terjalin. “SMK harusnya menyiapkan kebutuhan pasar. Dalam konteks kebijakan pendidikan vokasi semestinya SMK tidak jatuh hanya semacam sekolah biasa, sebab SMK bukan menyiapkan lulusan yang akan ke perguruan tinggi, tapi masuk ke dunia kerja,” jelasnya.

Pada tataran kebijakan pemerintah, Firman melihat tidak ada posisi tawar Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam kebijakan menyiapkan lulusan SMK ke dunia kerja. Jika Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang memiliki kewenangan tidak mampu menciptakan kondisi link and match SMK, Firman menilai pemerintah telah ambil bagian dalam pembiaran tutupnya SMK swasta di Banten.

“Sekarang bagaimana punya kinerja maksimal, banyak pejabatnya dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Padahal ada ribuan pabrik di Banten tapi lulusan SMK tidak terserap pasar. Ini sesuatu yang aneh. Link and match tidak terjadi. Makanya tidak heran penyumbang angka pengangguran terbuka di Banten paling tinggi justru dari lulusan SMK,” katanya.

Pola factory teaching, menurut Firman seharusnya menjadi salah satu pola pendidikan di SMK baik swasta maupun negeri di Banten.
“Koneksi antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja harus sejak awal,” katanya.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dase Erwin Juansyah menyarankan otokritik terhadap SMK swasta di Banten. Salah satu faktor yang perlu mendapat koreksi pada manajemen yayasan pendidikan yakni menempatkan profesionalisme di atas segalanya.

“Faktor manajemen (yayasan) berbasis keluarga yang kurang profesional akan menyebabkan banyak sekolah (swasta) yang bubar,” kata Dase.

Selain itu, yayasan pendidikan swasta mesti mengubah orientasi pendidikan dari urusan profit menuju lulusan profesional dan cakap. Hanya dengan lulusan yang punya daya saing, Dase menilai sekolah akan mampu bersaing di tengah kebutuhan tenaga kerja.

“Lagi-lagi link and match harus menjadi fokus. Di daerah Banten selatan seperti Pandeglang dan Lebak yang lahan pertaniannya masih luas, SMK di sana disesuaikan dengan pontensi daerah. Tidak pas rasanya kalau mendirikan SMK otomotif di sana. Di sana lebih cocok SMK
Pertanian dan Perikanan,” jelasnya.

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menurutnya perlu meninjau ulang jurusan yang sudah kadaluarsa dan tidak lagi dibutuhkan pasar. Di samping itu, Dinas Pendidikan juga secara komprehensif meninjau daya dukung sekolah sebelum menerbitkan izin pendirian sekolah kejuruan baru.

“Dindik harus meninjau ulang jurusan yang kadaluarsa dan meninjau jurusan-jurusan yang punya korelasi dengan kebutuhan (tenaga kerja) di masa yang akan datang.”

Dinas Pendidikan juga perlu melihat daya dukung sekolah mulai dari peran alumni, sekolah penunjang supaya tidak lagi ada cerita sekolah swasta tidak memiliki murid. “Harus dihitung supporting dari alumni dan sekolah penunjangnya berapa persen,” ujarnya.