Jakarta- Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkeyakinan masalah suku, ras,
agama, dan antargolongan (SARA) tidak terlalu diangkat oleh bakal calon
peserta Pilkada serentak 2020. Para peserta akan lebih fokus mengangkat
isu penanganan Covid-19 dan dampaknya seperti pemulihan dampak ekonomi
dalam kampanye.
"Adu gagasan dalam bidang ini lebih strategis daripada soal SARA
mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilaksankan di tengah
pandemi. Kecilkan masalah SARA. Kita angkat isu yang lebih penting,
yaitu masalah kesehatan dan ekonomi,” kata Tito di Jakarta, Jumat
(19/06/2020).
Ia menilai isu penanganan Covid-19 akan menunjukkan kemampuan
kepemimpinan calon kepala daerah dalam menghadapi situasi krisis,
dibandingkan mengangkat isu-isu primordial dan keagamaan. Isu penanganan
Covid-19 menjadi modal mengkapitalisasi diri dari calon petahana atau incumbent karena masyarakat akan menilai sukses dan tidak petahana memimpin adalah dari caranya mengatasi Covid 19.
"Ini akan menjadi pertaruhan yang baik saya kira. Belum tentu
petahana akan diuntungkan dalam situasi sekarang seperti pembagian
Bansos. Ini bisa jadi justru akan jadi amunisi bagi kontestan lawan
untuk menaikkan isunya,” ujar Tito yang mantan Kapolri.
Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Politik & PUM)
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bahtiar mengemukakan di tengah
krisis seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan pemimpin yang
memiliki legitimasi yang dapat memberikan gagasan terbaik menghadapi
krisis pandemi Covid-19. Dia yakin calon pasangan yang biasanya
mengkapitalisasi isu SARA demi mendulang suara akan hilang
"Yang dicari yang bisa memberikan solusi, bukan soal Sara,” kata
Bachtiar dalam webinar bertema "Mengupayakan Pilkada Serentak
Berkualitas di Tengah Pandemi di Jakarta," Jumat sore.
Menurutnya, Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di tengah
pandemi ini akan menjadi peluang meminimalisir potensi konflik Sara. Hal
itu karena musuh yang dihadapi saat ini adalah Covid-19.
"Jika para calon pemimpin beradu gagasan dan inovasi yang baik untuk
daerahnya, justru hal tersebut sehat untuk demokrasi Indonesia,” ujar
Bahtiar yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.
0 comments:
Post a Comment