SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten
menjadi salah satu daerah yang akan mendapat pinjaman dari Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Diketahui, Kemenkeu akan menggelontorkan dana
sebesar Rp20 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan
Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk sejumlah daerah yang terdampak
pandemi Covid-19 seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk
Banten.
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten belum mendapat surat permintaan pengajuan dari
pemerintah pusat terkait bantuan pinjaman tersebut.
“Belum. Kita belum nerima surat permintaannya, karena saya juga baru
denger tadi pagi, kalau ada bantuan pinjaman dari Kemenkeu termasuk BPD
sekitar Rp20 triliun. Kita akan pastikan dulu,” kata WH, Selasa
(28/7/2020).
Lebih lanjut, WH mengungkapkan, jika pinjaman itu benar, maka dirinya
akan menggunakan dana tersebut untuk menambah modal ke Bank Banten,
menjaga cash flow atau untuk jangka panjang, misalnya untuk pembangunan
di tahun 2021.
“Makanya dalam dua sampai tiga hari ini, saya tugaskan pak Sekda
untuk melakukan komunikasi dengan dewan dan pihak Kemenkeu dalam hal ini
Dirjen Perimbangan terkait bantuan dana tersebut,” ungkapnya.
Meski begitu, WH menilai, sebelum pinjaman itu dicairkan, pihaknya
terlebih dahulu akan melakukan kajian. “Jadi tidak bisa asal pinjam,
disesuaikan dengan kemampuan bayar kita, apakah jangka pendek atau
jangka panjang,” ujarnya.
Dirinya juga berharap, jika hal tersebut terealisasi maka pemulihan
ekonomi dan penyehatan Bank Banten bisa dilakukan secara bersamaan.
WH mengaku, untuk progres penyehatan Bank Banten ke depan bisa saja
dilakukan dengan mekanisme marger dengan bank umum yang sehat.
“Seharusnya Bank Banten sekarang sudah tidak lagi dalam status BDPI.
Tapi itu tidak terlalu mengganggu. Yang jelas kita sudah melakukan
langkah lebih maju dalam proses penyelamatan, sehingga mengundang banyak
orang juga untuk membantu Bank Banten,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment