Kejar Target Pajak, Reklame di Kabupaten Serang Segera Ditertibkan

SERANG, (KB).- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang akan melakukan penertiban reklame yang belum membayar pajak atau reklame liar pada September 2020. Penertiban itu dilakukan karena penerimaan pajak reklame masih kekurangan senilai Rp 300 juta dari target yang telah ditetapkan hingga akhir 2020.

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang Warnerry Poetri mengatakan, saat ini pihaknya masih banyak menemukan reklame liar yang belum punya kesadaran untuk membayar pajak. Oleh karena itu, ia akan melakukan penertiban reklame tersebut mulai September 2020. Sehingga mereka membayar pajak.

“Sampai akhir tahun target reklame itu masih kekurangan Rp 300 juta dari Rp 2,3 miliar. Berarti kita harus mencari lagi supaya realisasinya tercapai, kita akan melakukan penertiban reklame,” ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruangannya, Rabu (22/7/2020).

Nery mengatakan, kegiatan penertiban reklame ini sangat berdampak signifikan terhadap realisasi pendapatan pajak. Seperti yang sudah dilakukan pada Februari 2020 capaian realisasi pajak langsung melonjak.

“Itu langsung naik realisasinya, cepet banget, itu baru pertama kali penertiban, makanya ini harus digenjot lagi,” tuturnya.

Ia mengatakan, reklame liar yang belum punya kesadaran membayar pajak ini kebanyakan milik perusahaan seperti perumahaan.

“Cuma biasanya yang baliho itu yang taat pajak, yang tidak taat pajak itu biasanya reklame kain seperti perumahan-perumahan, kemudian reklame kecil. Kalau baliho besar rata-rata bayar,” tuturnya.

Untuk hitungan pajaknya, kata Warnerry, luas kali lebar jumlah berapa kali tarif dasar 25 persen. Jadi beda-beda tarif dasarnya kain, spanduk, stiker, kalau baliho Rp 30.000 per meter.

”Potensi banyak cuma kita masih kurang Rp 300.000 biasanya kalau habis penertiban taat lagi,” katanya.

Seharusnya, kata dia, untuk pajak reklame, sebelum melakukan pemasangan reklame pihak dari perusahaan atau vendor yang memasang media promosi terlebih dahulu membayar pajak. Setelah itu pihaknya akan memberikan stiker lunas pajak reklame pada media promosi tersebut.

“Jadi bayar dulu pajaknya baru pasang. Beda dengan hotel, hotel itu dia melaporkan omzet, misalkan bulan Maret dia melaporkan ke kami sudah terhitung di kami dia belum bayar kita tegur,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Bapenda Kabupaten Serang Arif Roikhan mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19 ini ruang gerak pihaknya dikurangi sehingga tidak maksimal ke lapangan. “Tapi kita terus memaksimalkan penerimaan pajak,” ujarnya