Mendagri Berharap Pilkada Jadi Ajang Gerakan Penanganan COVID-19

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggunakan masker wajah saat menghadiri Launching Gerakan Sejuta Masker di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar di 270 daerah menjadi sebuah gerakan penanganan COVID-19, seperti penyelesaian dampak sosial dan ekonomi di masyarakat.  

“Ini saya mohon dibantu, ini menjadi momentum, karena penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya, penanganan wabah di Indonesia ini tidak gampang. Memerlukan upaya bersama antara pusat dan daerah,” kata Tito di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin 13 Juli 2020.

Tito menambahkan, penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan pusat saja. Karena pemerintah pusat telah menerapkan sistem otonomi sehingga ada desentralisasi.

Selain itu, menurut mantan Kapolri ini, Pilkada merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis, tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa agenda Pilkada merupakan amanat Undang Undang. Kemudian dengan dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19, kita juga mengenal adanya fenomena gerakan dunia yang disebut beradaptasi pada tatanan baru, new normal life. Nah, oleh karena itu di bidang politik juga kita mengadopsi, beradaptasi pada COVID-19, untuk dapat melahirkan pemimpin di masa krisis,” paparnya.

Hal tersebut bisa dilakukan diantaranya dengan beradu gagasan dan inovasi tentang penanganan COVID-19. Hal ini diharapkan mampu menjadi percepatan penanganan COVID-19, dengan tetap melahirkan pemimpin yang kuat dari Pilkada.

“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” tegasnya.

Meski di tengah pandemi, ia mengingatkan penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Karena Pilkada yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia.

Pilkada yang demokratis harus disertai dengan baiknya kondisi partisipasi politik warga negara. Oleh karena itu negara memastikan Pilkada berlangsung lancar dan aman dari COVID-19, serta tersalurkannya partisipasi masyarakat.

“Oleh karena itu, Pilkada sebagai ajang gerakan bersama penanganan COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak,” lanjut Mendagri.