Menteri Diminta Membangun Kepercayaan Masyarakat

BANTUAN PENGUSAHA KECIL I Presiden Joko Widodo berfoto bersama penerima bantuan modal kerja di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). Presiden menyerahkan bantuan kepada 60 pengusaha mikro dan kecil masing-masing 2,4 juta rupiah sebagai tambahan modal kerja di tengah kondisi pandemi sehingga omzet dagangannya diharapkan lebih baik.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan ke­pala lembaga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kepercayaan ma­syarakat itu sangat diperlukan seiring te­rus melonjaknya kasus harian Covid-19 di sejumlah provinsi. Dengan adanya kepercayaan tersebut, Jokowi berharap masyarakat kembali mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Ini yang terus kita berikan tekanan mengenai komunikasi yang partisipa­tif. Komunikasi yang membangun ke­percayaan, membangun trust, berbasis ilmu pengetahuan, sains, dan juga data sains, guna membangkitkan pertisipasi masyarakat terutama yang rentan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7).

Kepala Negara mengingatkan kerja sama berbagai pihak untuk membangun kesadaran masyarakat sangat penting. Tujuannya agar masyarakat menjalan­kan protokol kesehatan pencegahan Co­vid-19. Dia meminta jajarannya bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama menyosialisasikan pentingnya menaati protokol kesehatan, seperti me­ngenakan masker di ruang publik, men­jaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

“Ini mobilisasi yang saya inginkan. Mobilisasi di Polri, TNI, Ormas, relawan, tokoh, di kampus semua digerakkan un­tuk mengampanyekan itu sekaligus me­lakukan pengawasannya,” tegas Jokowi.

Jangan Bertele-tele

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta para menteri tidak memberi­kan laporan yang bertele-tele saat ra­pat terbatas tentang percepatan pena­nganan Covid-19. Apalagi saat ini kasus harian Covid-19 di sejumlah provinsi terus melonjak.

“Untuk ratas (rapat terbatas) pada pagi hari ini dan saya harapkan nanti yang disampaikan bukan laporan. Tapi apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa, pendek-pendek. Kita ingin segera bergerak di lapangan,” kata Jokowi. “Tolong tidak usah memberikan laporan, tapi apa yang saya sampaikan itu tolong diberikan tanggapan,” tambah Presiden.

Jokowi menyebutkan sejumlah pro­vinsi harus mendapat perhatian khu­sus karena lonjakan penambahan kasus barunya cukup tinggi. Provinsi-provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Sela­tan, Sumatera Utara, dan Papua. Jokowi bahkan menyebutkan angka tingkat ka­sus positif (positivity rate) di DKI Jakarta naik dari 4–5 persen menjadi 10,5 persen.

“Jadi, saya tidak ingin menyampai­kan banyak hal, tapi saya ingin mem­berikan apa yang harus segera kita laku­kan menyikapi adanya kenaikan kasus positif, kasus baru yang bertambah,” ujar Jokowi.

Tes PCR Ditingkatkan

Presiden ingin jumlah tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) ditingkatkan agar menjangkau lebih ba­nyak masyarakat. Jejaring laboratorium di daerah ditambah dan dikirimkan laboratorium berjalan ke daerah-daerah yang membutuhkan.

“Kemudian memberikan isolasi mandiri dan treatment ini dengan pe­ningkatan fasilitas rumah sakit khusus­nya bed, APD, obat-obatan, ventilator, kamar isolasi,” ujar Jokowi.

Sementara itu, dalam pertemuan de­ngan media, Presiden mengaku tengah menyiapkan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Sanksi itu bisa berupa sanksi sosial hingga tindak pidana ringan. “Kita siapkan regulasi untuk memberikan sanksi, baik dalam bentuk denda atau kerja sosial atau tip­iring (tindak pidana ringan). Tapi masih dalam pembahasan,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mema­tuhi protokol kesehatan, seperti me­ngenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan di Jawa Timur, 70 persen warga masih belum menge­nakan masker. “Di sebuah provinsi kita survei hanya 30 persen, yang 70 persen enggak pakai. Gimana tingkat positifnya enggak tinggi?” katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas me­nyinggung penambahan kasus tertinggi yang mencapai 2.657, pekan lalu. Seba­gian dari penambahan kasus tersebut berasal dari klaster Sekolah Calon Pra­jurit TNI AD. “Kaget juga, setelah rapat saya dikasih tahu ternyata 1.200 dari klaster di Secapa. Saya agak tenang. Apa pun angka di atas 1.000, harus kita be­kerja lebih keras,” ucap Jokowi.

Presiden juga menyebutkan rencana pembubaran 18 lembaga negara dalam waktu dekat. Namun, Presiden Jokowi belum merinci daftar lembaga yang akan dihapus itu. Menurut Presiden, pengha­pusan lembaga itu dilakukan untuk me­ngurangi beban anggaran negara di te­ngah pandemi virus korona Covid-19.