Pengamat Sepakati Langkah Suku Baduy Ajukan Pencabutan Jadi Destinasi Wisata

SERANG – Pengamat pendidikan dan kabudayaan, Ujang Rafiudin sepakat dengan langkah masyarakat adat Suku Baduy yang mengajukan pencabutan Baduy sebagai destinasi wisata ke Presiden RI Joko Widodo. Dirinya menilai, pengajuan tersebut sangat beralasan, karena mereka mendapatkan mandat dari leluhur untuk melestarikan adat istiadat, kepercayaan, tradisi, alam dan sistem bertani.

“Ini bisa diibaratkan semacam gunung es. Di satu sisi warga Suku Baduy tidak bisa menolak adanya kunjungan, tapi dalam hati kecil mereka ngga setuju,” kata Ujang saat dihubungi BantenNews.co.id, Selasa (7/7/2020).

Dijelaskan Ujang, pada beberapa literatur disebutkan terdapat sejumlah suku terasing di dunia yang juga meminta perlindungan dari pemerintah. Bahkan, suku-suku tersebut juga meminta daerahnya dihilangkan dari google map

“Kehadiran pemerintah baik pusat dan daerah sangat penting untuk melestarikan serta melindungi kebudayaan dan adat istiadat. Hal itu juga sebagai manifestasi dan implementasi Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2017 tentang kebudyaan, juga UU tentang pelestarian kawasan adat,” jelas Ujang.

Meki begitu, mantan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten itu juga berharap surat permohonan pencabutan Baduy sebagai destinasi wisata bukan berarti meniadakan kunjungan.

“Harapannya bukan meniadakan kunjungan tapi lebih kepada pembatasan. Kalau untuk hura-hura, swa foto (selfie) ngapain. Tapi kalau untuk penelitian, pendidikan, nah itu saya lebih setuju,” ujarnya.

“Bayangkan setiap hari ada 100 orang yang datang ke Baduy, dan mereka (hanya) meninggalkan bekas tapak kaki di sana,” sambungnya.

Menurutnya, jika kunjungan ke Baduy tidak dibatasi. Maka tatanan adat istiadat akan tergerus, bahkan bisa hilang.

“Memang betul kunjungan wisatawan akan berkurang. Tapi ininkan untuk menjaga kelestarian budaya. Wajar untuk dibatasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Ujang juga mempertanyakan, sejumlah orang yang diberi mandat para kasepuhan Baduy untuk menulis surat ke Presiden. “Siapa mereka itu? Saya khawatir mereka hanya ingin populer membawa nama Baduy,” pungkasnya.