Prosedur Pengajuan Insentif Pajak Disederhanakan

JAKARTA – Pemerintah mengakui salah satu penyebab masih sedikitnya pelaku usaha ter­dampak Covid-19 yang mengajukan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, karena pro­ses administrasi pengajuannya masih rumit.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Jakarta, Jumat (24/7), mengatakan selain prosedur yang ru­mit, sosialisasi juga belum optimal sehingga banyak yang belum mendapat informasi.

“Pemerintah harus kerja lebih cepat lagi mengubah skema yang tadinya terlalu rumit menjadi sederhana,” kata Febrio.

Dengan penyederhanaan prosedur pengaju­an, insentif pajak itu diharapkan lebih banyak yang mengajukan sehingga menjadi stimulus bagi dunia usaha, sekaligus sebagai bantalan bagi pekerja atau kelompok pendapatan menengah.

Kementerian Keuangan, jelasnya, telah memperluas cakupan penerima insentif PPh Pasal 21 ini dari 440 kelompok usaha menjadi 1.189 kelompok usaha sesuai Peraturan Men­teri Keuangan (PMK) 86 tahun 2020.

Sementara itu, jumlah anggaran yang di­alokasikan untuk insentif usaha sebesar 120,61 triliun rupiah ditambah alokasi untuk insenitf PPh 21 sebesar 39,66 triliun rupiah. Insentif lainnya yakni pengembalian pendahuluan Pa­jak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5,8 triliun rupiah yang partisipasinya cukup tinggi.

Kemudian, ada pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 14,4 triliun rupiah, namun re­alisasinya masih rendah. “Itu (pengurangan angsuran PPh Pasal 25-red) masih kecil, tapi ini akan dibuat lebih cepat dan lebih besar diskon­nya,” jelas Febrio.

Saat ini, besaran diskon (potongan) menca­pai 30 persen dan rencananya akan dinaikkan agar lebih menarik bagi dunia usaha. Pembe­rian insentif lainnya yakni penurunan tarif PPh Badan sebesar 20 triliun rupiah, pembebasan PPh Pasal 22 impor sebesar 14,75 triliun rupiah dan stimulus lainnya 26 triliun rupiah.

Bisa Turun

Sementara itu, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pa­jak, Ihsan Priyawibawa, mengatakan pihaknya menghadapi berbagai tantangan untuk men­dongkrak pendapatan dalam negara dari sek­tor perpajakan pada 2020–2021 karena dampak pandemi Covid-19.

“Baseline perpajakan tahun 2020 masih ke­mungkinan bisa turun lagi,” kata Ihsan.

Turunnya baseline itu karena salah satu kon­tribusi terbesar yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan tarifnya diturunkan dari 25 persen men­jadi 22 persen sebagai insentif.

Tarif PPh Badan di Indonesia yang sebelum­nya 25 persen memang masih tinggi dibanding dengan rata-rata tarif PPh Badan di kawasan. Di Asia, tarif PPh Badan 21,2 persen dan khu­sus Asia Tenggara tarifnya 22,35 persen. Di ne­gara-negara anggota Organisation for Econom­ic Co-operation and Development (OECD), tarif PPh badan mencapai 23,5 persen.

Sebagai pembanding, tarif di dua negara te­tangga yakni Thailand dan Vietnam untuk PPh Badan sebesar 20 persen, lebih murah diban­ding Indonesia setelah ada pengurangan da­lam bentuk insentif menjadi 22 persen.

Harga Komoditas

Lebih lanjut, Ihsan mengatakan baseline perpajakan juga sangat dipengaruhi harga komoditas yang rendah sebagai salah satu pen­dukung besar penerimaan. Demikian juga per­ubahan struktur ekonomi dan perkembangan transaksi elektronik juga menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara.

Secara umum, dunia usaha jelasnya belum pulih sepenuhnya dari dari dampak Covid-19 sehingga banyak pelaku usaha mengalami ke­rugian.

Dengan penerapan kebijakan kerja dari ru­mah (WFH) dan jaga jarak, membuat beberapa aktivitas yang direncanakan awal tahun seper­ti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak belum bisa diimplementasikan.

Untuk realisasi penerimaan perpajakan pada semester I-2020 mencapai 624 triliun rupiah atau turun 9,42 persen jika dibanding­kan periode sama tahun lalu akibat dampak Covid-19. Realisasi tersebut baru mencapai 44 persen dari target sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar 1.404,5 triliun rupiah.