Jazuli Abdillah: Bila Pemerintah Izinkan Sekolah Tatap Muka, Guru Harus Dilindungi

 

TANGERANG – Kebijakan membuka sekolah dengan sistem tatap muka sangat membuka peluang peningkatan resiko penularan Copid-19, terutama bagi para guru dan tenaga pendidik. Di tengah kondisi guru yang masih sangat memprihatinkan dari sisi status, penghasilan dan kesejahteraannya, bahkan banyak yang terkena dampak copid-19 ini, pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar bisa melindunginya.

Demikian dikatakan wakil rakyat asal Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten, A. Jazuli Abdillah, dimintai tanggapan mulai diizinkannya sistem tatap muka oleh pemerintah.

“Selama ini, para guru dan tenaga pendidik, terutama mereka yang masih tenaga honorer sudah terlalu banyak beban dalam menjalankan profesinya. Walau gajinya rendah dan statusnya belum jelas, tapi semangat dan keikhlasan dalam menjalankan profesinya harus diapresiasi, terutama oleh negara. Saya tidak membayangkan generasi model apa ke depan yang dibentuk, bila para guru tidak optimal mendidik di tengah rusaknya moral dan ahlak anak-anak kita, akibat era digital yang cepat ini. Makanya saya agak keras soal ini bahwa guru harus dilindungi dan kesejahteraannya pun harus terus ditingkatkan,” tuturnya, Senin, (24/8/20).

Terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) soal panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, Jazuli yang pernah lama menjabat Staff Ahli Gubernur Wahidin Halim ini menyatakan, apapun kebijakan dari pusat dan diberlakukan di zona manapun, prinsipnya para guru dan pendidik harus dilindungi dari ancaman virus corona.

“Apapun kebijakannya, mau diberlakukan di zona manapun, prinsipnya, saat belajar tatap muka dimulai para guru harus dilindungi, baik dari sisi protokol kesehatan dan lainnya. Pihak pemerintah juga melalui Kementerian dan Dinas Pendidikan serta stakeholders pendidikan, seperti yayasan sekolah swasta, agar tidak terlalu memaksa guru datang ke sekolah. Walau hanya sekedar absen atau menggelar daring, hal ini bisa dari rumah masing-masing. Pengawasan dan evaluasinya juga bisa lewat daring,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Cendekiawan Muslim Banten ini menyampaikan keprihatinannya akan kondisi yang dialami guru honorer, yang dinilainya menjadi korban sistem pendidikan yang belum berkeadilan. Selain upah rendah dan statusnya menggantung, kadang tanggungan bebannya lebih berat dari guru yang status ASN.

“Ya, kalau soal nasib status guru honorer, secara pribadi saya sudah lama memperjuangkannya. Dibolak-balik kendala utamanya memang soal regulasi dan anggaran, apalagi ini kebijakan pemerintah pusat. Bagi saya ini bukan sekedar soal aturan dan uang, tapi soal kemanusiaan. Makanya kita harus terus perjuangkan,” tutup mantan Komisioner KPU Kota Tangerang ini.