Stimulus Belum Mampu Menahan Jatuhnya Daya Beli Masyarakat

JAKARTA – Penurunan harga atau deflasi pada Juli lalu yang tercatat 0,10 persen sebagai pertanda jatuh­nya daya beli masyarakat yang meng­akibatkan mereka menunda atau menahan konsumsi. Stimulus da­lam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah bagi masyarakat bawah pun belum mampu menahan jatuhnya daya beli.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, di Jakarta, Rabu (5/8), mengatakan turunnya permintaan disebabkan oleh dua hal. Pertama, menurunnya daya beli sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapat­an. Kedua, turunnya minat konsumsi masyarakat kelompok menengah atas yang punya uang, tetapi aktivitasnya dibatasi di tengah wabah Covid-19.

“BLT hanya membantu masya­rakat yang kehilangan income, tapi tidak menggantikan semua income yang hilang. Walaupun sudah ada BLT tetap ada daya beli yang hilang. Walaupun sudah ada BLT, daya beli tetap turun konsumsi juga akan tetap terkontraksi,” kata Piter.

Berapa pun besarnya BLT jelas Piter tidak akan bisa mengembali­kan konsumsi ke level normal sela­ma wabah masih terjadi. Penurunan konsumsi utamanya disebabkan oleh adanya wabah.

Selama masih dalam bentuk ban­tuan, dia yakin tidak ada stimulus yang bisa menahan menurunnya daya beli di tengah wabah.

“Daya beli akan kembali ke level sebelum wabah apabila perekono­mian bisa bergerak normal kembali. Mereka yang menganggur bisa be­kerja kembali. Kuncinya ada di pe­nanggulangan wabah,” kata Piter.

Seperti diketahui, deflasi pada Juli 2020 sebesar 0,10 persen selain dip­icu rendahnya harga komoditas pa­ngan juga karena melemahnya kon­sumsi masyarakat.

Ekonom Centre of Reform on Eco­nomic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan deflasi Juli tidak seperti biasanya terjadi tiga bulan se­telah Idul Fitri.

“Deflasi yang dalam ini terendah sejak 2018, dan indikator deflasi Juli ini memperkuat potensi Indonesia untuk terkena resesi,” jelasnya.

Meskipun dana untuk perlin­dungan sosial sudah tersalur hingga 37 persen, namun ternyata anggaran tersebut belum mampu mendong­krak daya beli masyarakat.

Kurang Tepat

Sebelumnya, Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bawah dengan memberikan barang khususnya kebutuhan pokok justru berpotensi mematikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam praktiknya, pembelian ba­rang tersebut dibelanjakan langsung oleh pemerintah ke perusahaan-per­usahaan besar lalu dibagi-bagikan, sehingga pemilik warung kelontong kehilangan pendapatan.

Idealnya, jelas Faisal, bantuan lang­sung diberikan ke masyarakat yang terdampak pendapatannya. Diharap­kan mereka membelanjakan sesuai ke­butuhannya. “Hal itu yang dimaksud dengan menjaga daya beli agar tidak menurun,” kata Faisal.