Gubernur Diminta Suarakan Aspirasi Buruh, Dorong Presiden Terbitkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja

 

SERANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten, mendesak kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk ikut menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya dari kaum buruh, dengan selanjutnya menyampaikannya kepada Presiden RI Jokowidodo agar mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) tentang Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, seperti yang baru saja disahkan oleh DPR RI Senin (5/10/2020) kemarin, dan telah banyak menyita perhatian publik.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois mengatakan, ditengah keprihatinan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam keselamatan dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

DPR RI bersama pemerintah, baru saja menyelesaikan dan mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja agar menjadi UU.

Padahal, sambung Juheni, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai justeru hanya akan membuka jalan terjadinya liberasi dalam berbagai bidang, dan tidak akan memberikan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kepada buruh, yang justeru malah dikhawatirkan akan  berpihak kepada pihak korporasi dan kepentingan asing oleh karenanya bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang telah disepakati paska amandemen konstitusi.

Menururnya, pasca pengesahan UU Ciptaker, gejolak penolakan UU Omnibuslaw cipta kerja telah terjadi dimana-mana, mulai dari kaum buruh, mahasiswa dan akademisi, mereka  mengecam pengesahan UU cipta kerja.

Aksi-aksi demonstrasi terus dilakukan dan dapat mengancam para pengunjuk rasa dimasa pandemic seperi sekarang.

Mencermati situasi dan perkembangan tersebut, pihaknya secara tegas menyakan sikapnya, agar presiden Jokowidodo bisa segera menerbitkan Perppu.

Selain pihaknya juga mendukung kepada seluruh elemen  masyarakat yang ingin menyampaikan penolakanya, yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan aturan hukum yang berlaku.

Disisi lain, pihaknya mendorong  kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim, agar ikut menyampaikan aspirasi masyarakat Banten, khususnya dari kalangan buruh, dengan meminta kepada Presiden Jokowidodo agar segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten meminta Gubernur Banten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Banten khususnya dari kalangan buruh agar Presiden mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang omnibus law cipta kerja," tegas Juheni, kepada www.topmedia.co.id, Kamis (8/10/2020) malam