BANTEN-Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD akhirnya menyepakati kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 sebesar Rp 15,5 Triliun. Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepakatan pada rapat paripurna DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Kamis (8/10/2020).
Juru
bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo mengatakan,
penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2021 merupakan tindak
lanjut dari pembahasan sebelumnya.
Ia
merinci, postur KUA PPAS APBD 2021 terdiri atas pendapatan Rp11,38
triliun. Pendapatan transfer dari pemerintah Rp4,38 triliun yang terdiri
atas Dana alokasi umum (DAU) Rp1,15 triliun, dana bagi hasil Rp573,4
miliar. Dana alokasi khusus (DAK) Rp2,65 triliun serta dana insentif
daerah Rp44,9 miliar.
"Belanja
daerah Rp15,556 triliun, pembiayaan daerah sisa lebih penggunaan daerah
(silpa) adalah Rp134,1 miliar. Penerimaan pinjaman daerah dari
pemerintah pusat Rp4,134 triliun," katanya.
Diungkapkan Budi,
diperlukannya sumber pembiayaan yang akan dibiayai pinjaman daerah dari
pemerintah pusat dengan menunjuk PT Sarana Multi Infrastrukyur (SMI)
dalam pelaksanaan program. Itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam
rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Covid-19.
"Menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas
sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional," ungkapnya.
Gubernur
Banten Wahidin Halim memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Banten
yang secara konsisten melakukan pembahasan KUA PPAS 2021. Baik terkait
penyusunan anggaran hingga langkah-langkah selanjutnya.
"Di
tengah kekhawatiran kita akan Covid-19 saya menyaksikan betul dan saya
dapatkan informasi pagi, siang dan malam berjuang untuk melakukan
aktivitas dalam rangka mempersiapkan APBD," tuturnya.
Mantan
Walikota Tangerang itu optimistis, dengan berbagai kondisi yang
berkembang saat ini Pemprov Banten tetap bisa memberikan pelayanan dan
menjalankam program kepada msyarakat.
"Tentunya pembangunan akan berjalan terus tanpa berhenti," ujarnya.
0 comments:
Post a Comment