Mantan Jaksa KPK dan Lima Pejabat Lulus Calon Sekjen KY

 

 JAKARTA - Mantan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   Mochamad Rum bersama lima pejabat dari dua kementerian dan tiga lembaga lulus seleksi administrasi calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Yudisial ( KY)  . Hal ini tercantum dalam Pengumuman Nomor: 03/PANSEL-JPM/KP.02.02/11/2020 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Suparman Marzuki di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Suparman Marzuki menyatakan, Pansel telah merampungkan hasil seleksi administrasi yang disampaikan pelamar atau calon dalam rangka pengisian jabatan tinggi madya Sekjen KY. Dari hasil tersebut, Pansel memutuskan enam orang dinyatakan lulus seleksi tahap administrasi. Di dalam pengumuman tertera nama lengkap disertai Nomor Induk Pegawai (NIP) masing-masing. Dia mengungkapkan, nama-nama disusun berdasarkan abjad.

"Nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah Amar Ahmad, Arie Sudihar, Mochamad Rum, Sriyana, Sutan Suangkupon Lubis, dan Yasmon," ujar Suparman sebagaimana dikutip di Jakarta, Jumat (20/11/2020).Dalam penelusuran lebih lanjut, didapatkan data jabatan masing-masing. Sesuai abjad Amar Ahmad merupakan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sementara, Arie Sudihar adalah Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY.

Mochamad Rum merupakan jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung. Rum juga tercatat pernah menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan beberapa kali menjadi ketua tim JPU. Sriyana pernah bertugas di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Sejak beberapa tahun lalu hingga kini Sriyana menjabat sebagai Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sementara Sutan Suangkupon Lubis adalah Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhitung Mei 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP. Enam, Yasmon tercatat sebagai Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.