Kementerian Hukum dan HAM Tolak Mengesahan KLB Demokrat

 

JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM  ( Kemenhumham) memutuskan untuk menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai   Demokrat dengan ketua umum  Moeldoko  hasil KLB  Deli Serdang, 5 Maret 2021. Adapun alasan penolakan lantaran masih banyak syarat yang tidak bisa dipenuhi.

Terkait putusan tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)   Mahmud MD menyatakan bahwa persoalan di dalam internal Demokrat dari sisi bidang administrasi negara telah selesai.

“Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara telah selesai, berada di luar urusan pemerintah,” kata Mahfud melalui konfrensi pers secara virtual, Rabu, 31 Maret 2021.

Mahfud pun membantah pemerintah lambat dalam mengambil keputusan soal masalah internal di dalam partai berlogo Mercy tersebut. Ia menyebut pemerintah, khususnya Kemenkumham mempelajari dokumen yang diajukan Demokrat kubu Moeldoko selama seminggu.

“Ketika ada gerakan namanya KLB belum ada laporan apapun. kalau kita melarang bertentangan UU kalau kita melarang. Begitu mereka melapor, pak Moeldoko dan pak Jhoni Allen melapor, kemudian dipelajari seminggu sesuai ketentuan hukum, kemudian diberi waktu dikembalikan ke yang bersangkutan untuk dilengkapi. Persis seminggu ini kita umumkan. Jadi ini tak terlambat tapi sudah cepat. Jadi kalau yang ribut-ribu itu belum masuk dokumen baru masuk Senin kemarin,” katanya.