![]() |
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: istimewa) |
"Kalau Sinovac memang beda. Itu memang ada utusan dari MUI ke Cina sana untuk mengaudit. Kalau (AstraZeneca) ini enggak. Jadi LPPOM mendapatkan bahan-bahan, dan diteliti bahan-bahannya di lab dan sebagainya". - Hasanuddin AF, Ketua Komisi Fatwa MUI
JAKARTA- AstraZeneca mungkin jadi salah satu produsen vaksin Covid-19 yang beberapa hari terakhir ini mencuri perhatian publik. Bukannya gimana-gimana ya, vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Ingriss-Swedia ini awalnya menimbulkan masalah di beberapa negara Eropa karena disebut menyebabkan pembekuan darah.
Persoalannya jadi tambah pelik karena vaksin tersebut sudah datang 1,1 juta dosis ke Indonesia. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pihaknya baru tahu kalau vaksin tersebut ternyata memiliki masa kadaluarsa hingga bulan Mei 2021.
Kini masalah lagi datang. Pasalnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan vaksin produksi AstraZeneca ini mengandung tripsi babi. Dalam pernyataan resminya, vaksin ini disebut haram.
Namun, vaksin tersebut tetap boleh digunakan karena situasinya sedang darurat dan mendesak. MUI sendiri menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengkaji AstraZeneca berbeda dengan vaksin Sinovac.
MUI memberangkatkan tim ke lokasi produksi Sinovac di Tiongkok, untuk menilai kehalalan vaksin tersebut. Sedangkan untuk AstraZeneca, MUI mengambil penilaian dari pertimbangan data-data yang diterima saja.
Wih, bakal makin ramai nih kalau kayak gini ceritanya. AstraZeneca sendiri sudah membantah terkait keberadaan kandungan babi dalam produknya. Dalam keterangan resminya, pihak AstraZeneca mengatakan vaksin mereka merupakan vaksin vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan.
Hmm, bakal bikin masyarakat ragu nih untuk mau divaksin kalau udah kayak gini persoalannya.
Tapi, dari semua masalah ini, yang paling pusing tentu saja Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ya iyalah, kalau vaksin ini kadaluarsa atau tidak mau digunakan oleh masyarakat, siapa hayoo yang harus bertanggungjawab? Soalnya beli vaksinnya kan pakai uang negara dan harganya nggak murah cuy.
0 comments:
Post a Comment