Didorong Penerapan "Digital Government"

 

Foto : Istimewa

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

JAKARTA - Ketua Umum KorpsPegawai Republik Indonesia (Korpri) yang juga Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mendorong diterapkannya digital government. Karena itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut mampu beradaptasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi.

"Saya berharap ASN anggota Korpri mampu beradaptasi dengan mengikuti perkembangan teknologi serta melakukan inovasi," kata Zudan, di Jakarta, Kamis (29/7).

Menurut Zudan, saat iniKorpri dihadapkan pada tantangan besar, selain pandemi Covid-19, juga disrupsi di bidang informasi teknologi dan teknologi komunikasi yang sangat memengaruhi tata kelola pemerintahan. Karena kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sangat penting. Inovasi jadi kunci menjawab tantangan tersebut.

"Inovasi adalah menemukan hal-hal baru atau metode baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak harus dengan biaya mahal dengan melakukan berbagai pengembangan," katanya.

Zudan menambahkan,inovasi adalah ruh birokrasi yang sesuai tantangan saat ini, yaitu mewujudkan digital government. Kata dia, digital goverment bukan lagi pilihan, tetapi merupakan kebutuhan.

"Karenanya kementerian atau lembaga dan Pemda sudah harus mewujudkan hal ini, karena akan mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik dan lebih cepat," ujarnya.

Dengan digital government, menurut. Zudan,para ASN dapat bekerja darimanapun. Bukan hanya work from home (WFH). Sambil rapat, dinas luar, di mobil, di rumah, tetap bisa memeriksa semua berkas dan pekerjaan. Dalam skala kecil, digital government bisa diawali dengan penerapan tanda tangan elektronik dan pelayanan online.

"Ini akan memudahkan semua tata kelola. Saya mengajak Korpri di masa depan itu adalah ASN yang terus berinovasi dan bergerak aktif mendorong pemerintahan menjadi digital government. Toh kita sendiri yang menyelenggarakan," katanya.

Semua tata kelola pemerintahan, lanjut Zudan, dilakukan secara elektronik.Tidak ada lagi surat bertanda tangan dan cap basah. Tetapi bertransformasi dengan tanda tangan elektronik (TTE). Sebagai contoh saja, Dukcapil seluruh Indonesia sudah menerapkan ini. Hasilnya terjadi perkembangan yang sangat baik.

"Saya salut dengan ASN di kementerian atau lembaga yang membuat inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya, mencegah kerumunan pemohon offline dengan layanan online disertai TTE, juga mengembangkan dan membangun big data," ujar Zudan.

Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kata dia, ada kompetisi inovasi pelayanan publik. Setiap tahun ada ribuan inovasi baru. Bagiyang belum mampu berinovasi, bisa melakukan replikasi.

"Jadi saya minta Korpri menjadi motor penggerak inovasi di Indonesia. Karena 4,2 juta ASN inilah yang menggerakkan birokrasi di Tanah Air," kata pakar hukum administrasi dan sosiologi hukum ini,

Zudan mencontohkan satu kontribusi kecil saja. Misalnya, smartpone yang dimiliki setiap ASN bisa digunakan untuk meng-counter hoax atau berita bohong.

"Kita tebarkan narasi-narasi positif untuk menjaga NKRI. Kita share berita positif dari setiap kementerian, lembaga, dan pemda-pemda. banyak sekali yang bisa kita beritakan," pungkasnya.