Tingkatkan Kualitas SDM Aparatur, Ini Upaya yang Dilakukan Kemenpan RB

 

JAKARTA -Arah kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya adalah fokus kepada peningkatan kualitas kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Visi dan misi yang telah ditetapkan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin antara lain membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka partisipasi publik. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin yang menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (19/7).

Menurut Tjahjo, visi dan misi serta arahan dari Presiden itulah yang jadi poin penting dari kebijakan dan strategi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang digariskan saat ini. Salah satunya terkait dengan peningkatankualitas SDM aparatur.

"Menyangkut peningkatan kualitas SDM ASN ini beberapa upaya telah dilakukan antara lain, pertama mereformasi sistem perencanaan danpengadaan ASN," katanya.

Reformasi sistem perencanaan dan pengadaan ASN ini, kata Tjahjo, memerlukan strategi yang tepat. Sehingga, kebijakan terkait ini, dari sisi implementasi bisa optimal hasilnya. Karena, jumlah PNS saat ini yaitu 4,28 juta orang memerlukan strategi perencanaan yang terukur.

Baca Juga :

Ini Isi Lengkap Surat Edaran Menpan RB Terbaru Soal Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM

"Dari jumlah tersebut masih didominasi oleh tenaga administratif yang mencapai 39 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur atau keahlian," kata Tjahjo.

Sementara untuk pengadaan ASN, lanjut Tjahjo, berdasarkan data per Juni 2021, jumlah penetapan formasi CASN tahun 2021 dari 56 kementerian atau lembaga, sebanyak 74.625 formasi. Sedangkan jumlah penetapan formasidaerah sebanyak 632.997 formasi.

"Sistem perencanaan kebutuhan ASN yang pasti tidak atas dasar "keinginan" melainkan harus atas dasar "kebutuhan nyata", mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja, memperhitungkan kondisi bidangtugas 5 tahun ke depan serta karakteristik instansi," katanya.

Kedua, kata dia, upaya dalam memperbaiki sistem pengembangan pegawai. Terkait ini, upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kewajiban untuk memberikan pengembangan SDM ASNminimal 20 jam per tahun. Tujuannyaadalah untuk menjaga agar para ASN tetap memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kemajuan. "Ketiga, mengembangkan manajemen talenta nasional," ujarnya.

Kata dia, pendekatan manajemen SDM ASN dengan manajemen talenta untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan kualitas SDM aparatur. Serta menjaga budaya kerjapositif terus berkembang di lingkungan pemerintahan. Dalam manajemen talenta ini, ASN dipandang sebagai aset yang paling berharga bagi organisasi. Selain itu, setiap ASN direkrut dengan talenta yang terbaik di bidangnya.

Kemudian, ASN secara terus menerusdikembangkan agar mampu memberikan kontribusi terbaik. ASN yang memiliki potensi dan berkinerja terbaik diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan di instansi," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Dalam manajemen talenta, kata Tjahjo, ASN yang memiliki potensi dan berkinerja terbaik diproyeksikan untuk menjadi pemimpin di instansi lainmelalui mutasi nasional. Sementara, upaya yang keempat adalah dengan memperkuat revolusi mental ASN diinstansi pemerintah.

"Setiap instansi juga harus melakukanrevolusi mental ASN. Tujuannya adalah agar ASN memiliki kemampuan bekerja keras, ulet, dinamis, berintegritas, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan, kreatif dan selalu berinovasi sehingga membuat pemerintahan menjadi lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan global," kata mantan mantan Anggota DPR enam periode tersebut.