Kasus Covid-19 Kian Meningkat, DPRD Minta Gubernur Buat Rencana Darurat

 

Ketua DPRD Banten Andra Soni.

SERANG – Kasus konfirmasi atau kasus Covid-19 di Provinsi Banten masih belum mereda. Bahkan, temuan kasus harian hampir menyentuh angka 1.000 kasus.

Diketahui, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten mencatat kasus konfirmasi harian di Banten mencapai 917 kasus, dengan rincian pasien dirawat bertambah 511 orang, pasien sembuh sebanyak 379 orang dan pasien meninggal karena Covid-19 bertambah 27 orang. Sedangkan kasus kumulatif se-Provinsi Banten per 7 Juli 2021 sebanyak 65.324 kasus, dengan rincian 8.270 pasien masih dalam perawatan, 55.377 pasien sembuh dan 1.677 pasien meninggal.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mendorong Gubernur Banten untuk segera membuat rencana darurat guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Banten. Dirinya juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus berkoordinasi dengan 

“Tentunya mengantisipasi ini dalam hal (antisipasi) hal yang terburuk. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Sekda. Artinya koordinasilah dengan tingkat dua (kabupaten/kota). Mereka kan sudah maksimal nyiapin (tempat) isoman (isolasi mandiri) terpusat,” kata Andra.

Lebih lanjut, Andra menjelaskan, salah satu langkah antisipasi darurat yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten yaitu menyiapkan lokasi isolasi mandiri di daerah-daerah yang memang perlu perhatian khusus.

“Karena kalau hanya disiapkan oleh kabupaten/kota pasti berat. Makanya provinsi dalam hal ini Gubernur Banten harus segera (mengambil) langkah-langkah antisipasi. Apalagi pemerintah pusat juga menyampaikan (kasus) cenderung naik,” jelasnya.

Menurut politisi Gerindra itu, saat ini telah muncul keputusasaan masyarakat di tengah memburuknya pandemi Covid-19 di Banten.

“Saya sampaikan di masyarakat mulai muncul keputusasaan. Mulai dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sampai kelangkaan obat. Bayangkan di Tangerang saja harga minyak kayu putih sudah mahal. Dan ini sudah terjadi,” ujarnya.

“Untuk kelangkaan obat-obatan, kami juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas penimbun atau pencari manfaat yang berlebih dalam situasi seperti ini. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Dari pusat sudah memberikan warning (peringatan), mudah-mudahan betul bisa dilaksanakan,” sambungnya.

Senada dikatakan Anggota Komisi V DPRD Banten, Ishak Sidiq yang mengaku pihaknya mendorong Gubernur Banten untuk membuat langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi lonjakan kasus di Banten.

“Yang terjadi di lapangan, yang isolasi mandiri dan butuh oksigen ngga bisa dapat, langka. Kalaupun ada (oksigen) harganya mahal. Saat ini masyarakat ngga berdaya, semuanya mahal, dan kondisi saat ini seperti itu,” pungkasnya.