JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan akan membagikan paket obat-obatan bagi penderita Covid-19, khususnya yang melakukan isolasi mandiri (isoman), namun dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu.
Hal itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dalam rapat koordinasi virtual yang digelar Minggu (11/7).
"Minggu depan, mudah-mudahan sudah lebih baik," kata Menko Luhut soal ketersediaan obat-obatan bagi penderita Covid-19 dalam rakor itu, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/7).
Menko Luhut kembali menegaskan syarat untuk mendapatkan bantuan obat perawatan untuk pasien Covid-19 dari pemerintah adalah menunjukkan hasil tes swab PCR.
"Saran saya nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin Panglima TNI, bisa atur semua flow (alur) ini," ujar Menko Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan agar dilakukan finalisasi jenis obat-obatan yang akan diberikan.
"Kita perlu finalisasi lagi terkait paketnya, karena belum sinkron dengan organisasi profesi dokter. Jangan sampai terjadi resistensi terkait paket obat ini," kata Menkes.
Mekanisme Penyaluran
Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang turut hadir dalam rakor virtual tersebut menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.
"Untuk kecamatan dan desa kami tentu akan terus berkoordinasi dengan dokter dan bidan desa untuk mengedukasi pasien, dan Babinsa juga akan membantu," ujarnya.
Deputi bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto, menjelaskan sasaran distribusi obat adalah pasien Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri. "Diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah," katanya.
Untuk alur pembagiannya, Kimia Farma sebagai penyedia obat akan dibantu oleh Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) sebagai pendistribusi obat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas terkait pasien positif berdasarkan data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien. Berikutnya Babinsa akan mengantarkan obat dan edukasi pasien.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan akan memfokuskan kembali atau refocusing dan merealokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 26 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai lima triliun rupiah atau total 31 triliun rupiah untuk menangani pandemi Covid-19.
"Kita sedang mengidentifikasi sekitar 26 triliun rupiah (dari belanja K/L) plus another 5 triliun rupiah dari TKDD," kata Menkeu dalam raker bersama Banggar DPR di Jakarta.
Sri Mulyani menyatakan upaya refocusing dan realokasi yang merupakan tahap ketiga ini dilakukan karena adanya ancaman Covid-19 varian Delta sehingga membutuhkan penanganan serius. "Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan Covid-19," ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L sebesar 59,1 triliun rupiah dan TKDD 15 triliun rupiah.
Kemudian, refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar 12,1 triliun rupiah.
"Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan rakyat kita. Dana 12,1 triliun rupiah kita ambil untuk (menangani) Covid-19," tegasnya.
0 comments:
Post a Comment