Sampai Juni, 40 Ribu Jabatan Administrasi Telah Disederhanakan

 

Foto : Istimewa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sampai dengan Juni 2021 sebanyak lebih dari 40 ribu unitorganisasi jabatan administrasi telahdisederhanakan. Puluhan ribu jabatan administrasi yang disederhanakan ini tersebar di lingkungan kementeriandan lembaga.

"Salah satu langkah terobosan untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya yaitu dengan melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan," kata Menteri Tjahjo, di Jakarta, Senin (5/7).

Untuk itu, lanjut Tjahjo,Kemenpan RB yang dipimpinnya telah menyusun dan menetapkan roadmap reformasibirokrasi tahun 2020 - 2024. Road map inibertujuan menciptakan pemerintahan berkelas dunia.

"Cirinya dari pemerintahan berkelas dunia yaitupeningkatan pelayanan publik berkualitas dan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam rangka mempercepat hasil reformasi birokrasi serta menyelaraskan program reformasi birokrasi agar sejalan dengan prioritaspembangunan nasional, Kemenpan RB juga melakukan penajaman terhadap roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Penajaman ini dilakukan dengan memperbaiki tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, serta kegiatan utama reformasi birokrasi menjadi lebihfokus, konkret, dan berdampak.

"Tidak hanya sasaran dan kegiatan reformasi birokrasi yang bersifat general, penajaman roadmap ini juga dilakukan dengan menetapkan sasaran dan kegiatan reformasi birokrasi yang bersifat tematik, yaitu sasaran dan kegiatan reformasi birokrasi yang ditetapkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Menteri Tjahjo menambahkan, terdapat tiga sektor prioritas pemulihan ekonomi nasional yang diusulkan yaitu sektor UMKM, sektor investasi dan kemudahan perizinanusaha, serta sektor pembangunan pariwisata. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara tematik ini akanmelibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi leading institution dalam setiap sektor prioritas.

"Nah, untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi nasional tersebut, telah ditetapkan berbagai quick wins, di mana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi," katanya.

Namun Menteri Tjahjo menegaskan, penyederhanaan birokrasi bukan sekedar mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabatfungsional. Tapi harus dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Ada pun ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda mencakup beberapa hal.

"Pertama, transformasi organisasi, dengan membangun organisasi menjadi 2 level melalui perampingan struktur organisasi dengan memperhatikan karateristik sifat tugas dari jabatan administrasi," ujarnya.

Kedua, kata Tjahjo, transformasi sistem kerja melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik sertapengembangan sistem kerja berbasis digital. Ketiga, transformasi Jabatan, melalui pengalihan pejabat administrasi yang organisasinya disederhanakan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dankeberlangsungan karier pegawai ASN.

"Melalui ketiga transformasi tersebut,birokrasi diharapkan akan menjadi lebih dinamis dan profesional dengan sistem kerja yang kolaboratif dan dapat memberikan ruang lintas sektor dalam memecahkan suatu masalah," katanya.

Dengan demikian, ujarnya, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih dinamis, lincah, profesional, efektif dan efisien. Serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan dalam pelaksanannya, penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan

"Tiga tahapan itu yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja," ujar Tjahjo.

Menteri Tjahjo juga menyatakan, 40 ribu jabatan administrasi yang disederhanakan itu adalah sebagai hasil dari penyederhanaan struktur organisasi. Diharapkan dengan hasil itu, struktur organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja yang lebih mengedepankan output dan keahlian. Indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja dalam sebuah instansi.

"Sehingga organisasi menjadi lebih agile, flatter. dan collaborative," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.