Kementerian PUPR: Bedah Rumah Tingkatkan Ekonomi Warga Pandeglang

 

Foto : ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Pemberian program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR kepada warga di Pandeglang, Banten.

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah membantu peningkatan kesehatan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program BSPS dengan metode padat karya tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/11).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS pada dasarnya merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rumah rendah yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS tersebut mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni," katanya.

Program bedah rumah di Kabupaten Pandeglang Banten mampu mewujudkan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I, pada 2021 Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi BSPS sebanyak 110 unit yang tersebar di beberapa kecamatan yakni Sukaresmi 10 unit, Sobang 20 unit, Saketi 50 unit, Karangtanjung 15 unit, dan Cadasari 15 unit.

Setiap unit rumah penerima BSPS mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta dalam bentuk bahan material bangunan senilai Rp17,5 juta dan upah tukang Rp2,5 juta.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Haryo Wacono mengatakan bahwa pihaknya ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa tinggal di rumah yang layak huni.

"Program BSPS juga kami laksanakan bersama pemda dan masyarakat serta didampingi tenaga fasilitator lapangan," kata Haryo.