Senin, 31 Januari 2022

Jangan Biarkan Ketimpangan Antarwilayah Berlanjut

 

Foto : ISTIMEWA

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono - Masih terjadi disparitas pembangunan nasional antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) di mana KBI masih dominan.


» Transfer ke daerah yang berbasis kinerja akan meningkatkan kualitas layanan publik.

» Paradigma pembangunan nasional harus diubah dari berbasis kontinental ke maritim.

JAKARTA - Program pemulihan ekonomi nasional diminta tidak hanya fokus pada upaya mengembalikan pada kondisi sebelum pandemi, tetapi juga diperluas pada pemerataan pembangunan. Dengan anggaran yang sangat besar untuk menangani krisis diharapkan bisa memecahkan masalah ketimpangan ekonomi dan jangan membiarkan disparitas antarwilayah berlanjut.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada pekan kedua Februari 2022.

"Masih terjadi disparitas pembangunan nasional antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) di mana KBI masih dominan," kata Nono.

Ketimpangan, jelasnya, tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Strategi dalam pembangunan nasional perlu diubah dari paradigma dari kontinental ke maritim atau kelautan. Strategi itu, katanya, akan mampu mendorong kawasan Indonesia Timur yang wilayah lautnya sangat luas dengan kekayaan alam melimpah.

"Kemiskinan dan ketertinggalan di KTI khususnya daerah kepulauan bisa dipecahkan dengan perubahan paradigm di mana sektor kelautan harus dijadikan prioritas dalam kebijakan penganggaran. Inilah momentum yang tepat untuk melakukan perubahan paradigma dari strategi kontinetal ke maritim," kata Nono.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Dana Transfer Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyato, menyatakan pengesahan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) akan mampu mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelola keuangan dan pengawasan di daerah.

Pengaturan akan memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk bekerja secara optimal dalam memberikan layanan publik.

"Melalui UU HKPD ini pemerintah bisa menerapkan kebijakan pengelolaan transfer berbasis kinerja akan memperkuat kualitas layanan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah daerah akan meningkatkan akuntabilitas bagi setiap rupiah uang rakyat yang dikelolanya agar bermanfaat bagi publik," kata Adriyanto.

UU itu, jelasnya, menjadi jawaban yang tepat guna memulihkan perekonomian nasional pascapandemi Covid-19 karena percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi.

Dia optimistis UU itu jadi landasan sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan penggunaaan anggaran negara. Pengaturan Dana Bagi Hasil (DBH) pada UU HKPD ditujukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.

Pengalokasian DBH tidak hanya dilihat dari besaran pembagian, namun juga aspek keadilan atas siapa yang berhak menerima, tingkat kepastian penerimaan daerah, dan aspek kinerja.

Regulasi tersebut juga sebagai upaya pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Di Indonesia ketimpangan wilayah pada aspek ekonomi (PDB) sangat tinggi di mana 80 persen porsi ekonomi ada di daerah barat. Dari angka 80 persen tersebut, 60 persen konsentrasi ekonomi ada di Pulau Jawa dan 20 persen di Pulau Sumatera sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020.

"Dalam UU HKPD akan mengaitkan kebebasan penggunaan DAU dengan kinerja daerah dalam mengelola keuangannya," katanya.

DAU yang cukup dominan dalam transfer dana ke daerah tidak hanya sebagai alat untuk memeratakan kemampuan keuangan, namun yang lebih penting memeratakan tingkat layanan publik di seluruh daerah Indonesia.

Nilai Tambah UMKM

Sementara itu, Deputi bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan strategi kebijakan fiskal akan difokuskan untuk mendorong daya beli masyarakat dan nilai tambah UMKM di daerah.

Upaya menggerakkan perekonomian daerah sebagai sarana untuk menekan kesenjangan ekonomi. Pemerintah akan memajukan berbagai sektor dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Strategi pengembangan daerah akan dibagi dalam

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

Pemanasan Global 2022

Pemanasan Global 2022

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

TV KONTAK BANTEN

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

iklan Ucapan isra Miraj 2022

iklan Ucapan isra Miraj 2022

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support