Saturday, 5 February 2022

SPN Banten Desak Pemerintah Revisi Aturan tentang Pengupahan

 

Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi.
 

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten mendesak Presiden RI untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Hal itu karena produk hukum yang menjadi acuan PP tersebut yakni Undang-undang (UU) Omnibuslaw telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi menilai sudah sepatutnya pemerintah pusat untuk segera merevisi PP tersebut. Hal itu menyikapi kemelut yang terjadi di lapangan, dimana banyak daerah yang kebingungan untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Intan mengaku, sama halnya dengan perhitungan pemerintah dalam menetapkan UMP/UMK, buruh memiliki cara sendiri dalam memperhitungkan kenaikan UMP/UMK tahun 2022. Namun, hasilnya berbeda.

“Iya, iya betul (agar segera direvisi menghindari blunder dan selisih di bawah),” ujar Intan, Jumat (4/2/2022) kemarin.

Intan mengatakan, dengan dibatalkannya UU Omnibuslaw oleh MK, artinya UU tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional. Dengan begitu, segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, seharusnya tidak lagi menggunakan PP 36 atau turunannnya dari UU Omnibus Law.

“Sudah dinyatakan inkonstitusional, jadi cacat formil. Jangan sampai, jika Pemerintah terus berpatokan pada PP 36 tersebut, akan membuat blunder di masing-masing daerah, buruh dan daerah akhirnya berbeda pendapat terkait ketetapan UMP/UMK,” katanya.

“Dikarenakan ada sebuah kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian berdampak. Seharusnya, terkait keputusan MK tersebut, tidak lagi dipertanyakan, karena jelas, segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, itu seharusnya tidak menggunakan PP 36 atau turunannya cipta kerja, yang mana UU cipta kerja tersebut sudah dinyatakan inkonsistensional, jadi cacat formil,” sambungnya.

Di sisi lain, lanjut Intan, pihaknya berharap kepada Gubernur Banten, untuk menggunakan hak diskresinya, sambil menunggu PP 36 tahun 2021 direvisi.

“Makanya terkait kewenangan dan tugas Gubernur terkait diskresi itu, bisa dilakukan. Kenapa harus menunggu dua tahun sampai PP itu (direvisi). Padahal, jelas sudah diamanahkan, untuk merupakan hak istimewa lho seorang kepala daerah untuk mengambil kebijakan, di luar aturan ataupun dengan dasar untuk menghindari adanya kekacauan, mengisi kekosongan hukum. Itu salah satu kewenangan Gubernur, hak istimewa. Sekarang hak otonomi daerah dimana kalau menunggu yang pusat,” tandasnya.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Selamat HUT Byangkara Ke 79

Selamat HUT Byangkara Ke 79

DPRD KAB SERANG SELAMAT HUT BYANGKARA KE 79

DPRD KAB SERANG SELAMAT HUT BYANGKARA KE 79

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

DINAS PENDIKAN BANTEN SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL

DINAS PENDIKAN BANTEN SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Silakan Klik Kerja sama Publikasi

MOTO KAMI


Cermat Cerdas Tepat Dalam Informasi Menjadi Media Inpendent Berita Tanpa Intervensi

Unsur Pimpinan DPR RI 2024 2029

Ucapan Selamat Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang

Ucapan Selamat Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang

PT KONTAK MEDIA PERSADA GROUP KLIK

Aku Tahu Apa Yang Kau Suka ?

Aku Tahu Apa Yang Kau Suka ?

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

BUMN PEDULI BANGSA

BUMN PEDULI BANGSA

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

IBU KOTA NUSANTARA

IBU KOTA NUSANTARA

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

INFO CPNS DAN PPPK 2025 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

BERGERAK DAN BERGERAK

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support