Sabtu, 05 Februari 2022

SPN Banten Desak Pemerintah Revisi Aturan tentang Pengupahan

 

Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi.
 

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten mendesak Presiden RI untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Hal itu karena produk hukum yang menjadi acuan PP tersebut yakni Undang-undang (UU) Omnibuslaw telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi menilai sudah sepatutnya pemerintah pusat untuk segera merevisi PP tersebut. Hal itu menyikapi kemelut yang terjadi di lapangan, dimana banyak daerah yang kebingungan untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Intan mengaku, sama halnya dengan perhitungan pemerintah dalam menetapkan UMP/UMK, buruh memiliki cara sendiri dalam memperhitungkan kenaikan UMP/UMK tahun 2022. Namun, hasilnya berbeda.

“Iya, iya betul (agar segera direvisi menghindari blunder dan selisih di bawah),” ujar Intan, Jumat (4/2/2022) kemarin.

Intan mengatakan, dengan dibatalkannya UU Omnibuslaw oleh MK, artinya UU tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional. Dengan begitu, segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, seharusnya tidak lagi menggunakan PP 36 atau turunannnya dari UU Omnibus Law.

“Sudah dinyatakan inkonstitusional, jadi cacat formil. Jangan sampai, jika Pemerintah terus berpatokan pada PP 36 tersebut, akan membuat blunder di masing-masing daerah, buruh dan daerah akhirnya berbeda pendapat terkait ketetapan UMP/UMK,” katanya.

“Dikarenakan ada sebuah kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian berdampak. Seharusnya, terkait keputusan MK tersebut, tidak lagi dipertanyakan, karena jelas, segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, itu seharusnya tidak menggunakan PP 36 atau turunannya cipta kerja, yang mana UU cipta kerja tersebut sudah dinyatakan inkonsistensional, jadi cacat formil,” sambungnya.

Di sisi lain, lanjut Intan, pihaknya berharap kepada Gubernur Banten, untuk menggunakan hak diskresinya, sambil menunggu PP 36 tahun 2021 direvisi.

“Makanya terkait kewenangan dan tugas Gubernur terkait diskresi itu, bisa dilakukan. Kenapa harus menunggu dua tahun sampai PP itu (direvisi). Padahal, jelas sudah diamanahkan, untuk merupakan hak istimewa lho seorang kepala daerah untuk mengambil kebijakan, di luar aturan ataupun dengan dasar untuk menghindari adanya kekacauan, mengisi kekosongan hukum. Itu salah satu kewenangan Gubernur, hak istimewa. Sekarang hak otonomi daerah dimana kalau menunggu yang pusat,” tandasnya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

Pemanasan Global 2022

Pemanasan Global 2022

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

TV KONTAK BANTEN

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

iklan Ucapan isra Miraj 2022

iklan Ucapan isra Miraj 2022

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support