Kebijakan Pemerintah Pemda Didorong Tingkatkan Belanja Barang dan Jasa

 

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mendorong pemerintah daerah (pemda) meningkatkan belanja barang dan jasa melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo.

"Ini titipan dari Presiden Joko Widodo. Kami ingin LKPP itu seperti marketplace untuk seluruh barang dan jasa yang diperlukan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini bisa mendorong perekonomian daerah dengan memberikan kesempatan lebih luas pada produsen atau perusahaan lokal," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis (17/3).

Adapun Rakorgub tersebut membahas evaluasi dan strategi penajaman rencana proyek prioritas strategis di daerah yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Dalam RKP 2022, sebanyak 164 usulan atau 44 persen dari total 371 usulan prioritas daerah 2021 sudah diakomodasi. Angka tersebut meliputi rencana kerja kementerian atau lembaga hingga proyek dengan sumber dana lainnya seperti dana alokasi khusus (DAK) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Belum Lengkap

Suharso menegaskan sisa usulan yang tidak diakomodasi disebabkan oleh readiness criteria yang belum lengkap, bukan termasuk kewenangan kementerian atau lembaga, keterbatasan anggaran, serta tidak tercantum dalam rencana kerja kementerian atau lembaga.

"Readiness criteria itu nanti ada fleksibilitasnya, bisa jadi usulannya ditolak karena readiness criteria. Tapi, komitmen daerah yang kita perlukan. Selanjutnya, nanti disinkronkan dengan pertemuan tingkat menteri dan rakortekrenbang (rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan) di Kemendagri," ujarnya.

Terkait Bali, Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas pada Desember 2021 turut menjadi acuan perencanaan pembangunan Bali pada 2023.

"Kami mendukung penghapusan tempat pembuangan akhir (TPA) seperti yang sedang dilakukan Bali. Jadi, kita selesaikan sampah di hulu, tidak ada lagi model TPA karena sangat tidak ramah lingkungan," tegas Suharso. Ia menambahkan, bahkan di Bali, jika diolah dengan baik seperti melalui tempat pengolahan sampah terpadu, sampah bisa menghasilkan sesuatu dan mendukung pendapatan asli daerah.