Mahfud MD: Pemberantasan Korupsi Perlu Sinergi Pemerintah hingga Dunia Internasional

 

JAKARTA-  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, keberhasilan penanganan  korupsi perlu dibangun. Salah satunya dengan semangat sinergi dan kerjasama yang kuat bukan rivalitas.

"Peran KPK dengan instansi penegak hukum lain yang terpenting adalah tidak adanya keegoisan. Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka proses ambil alih tugas dan fungsi tidak perlu dilakukan, karena semuanya bisa saling dikoordinasikan dan dikomunikasikan," katanya saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group, 'Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas  Korupsi , Jumat (4/3).

Lebih lanjut, dia mengakui sering mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk selalu melakukan kerja sama dalam penegakan hukum. Hal itu sesuai Perpres No. 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Kami berkepentingan mengingatkan hal itu. Koordinasi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan upaya kerja bersama, baik ke dalam sinergi antar aparat penegak hukum maupun sinergi antar negara," bebernya.

 

Pemberantasan Korupsi Masih Jadi PR Banyak Negara di Dunia

Kemudian Mahfud menuturkan tugas pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah banyak negara di dunia. Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, sinergi nasional dan internasional dalam upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan.

Dia menuturkan dengan adanya Forum Internasional G20 diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Karena kata Mahfud, G20 merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia.

"Indonesia memegang Presidensi G20, ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20, sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada tahun 1999. Tanggung jawab besar ini harus dijalankan sebaik mungkin dan diharapkan dapat membawa banyak manfaat, khususnya dalam aspek penyelenggaraan negara seperti pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Komitmen pemberantasan korupsi, menurut Mahfud, tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dan bersifat sektoral. Perlu sinergi bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan dunia Internasional.

"Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, baik pelaku maupun aliran dananya. Korupsi merupakan musuh semua bangsa-bangsa di dunia, yang memerlukan solusi pemberantasan secara global," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Mahfud menekankan Presidensi Indonesia pada G20 Tahun 2022 harus menjadi suatu momentum kepemimpinan dan keseriusan Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang berorientasi pada pemulihan aset hasil korupsi.

Pemerintah, termasuk KPK dan PPATK, lanjut Mahfud, harus dapat meyakinkan negara-negara anggota G20 yang tergabung dalam The Financial Action Task Force (FATF) agar mendukung penuh Indonesia untuk dapat menjadi anggota tetap FATF. Dia juga berharap bisa membangun sistem penegakan hukum yang agresif terhadap kejahatan.

"Penegakan integritas menjadi prinsip utama yang tidak bisa ditawar. Kita berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya penegakan hukum yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem keuangan negara dan sistem perekonomian nasional," pungkasnya.