PKS Sebut Pemerintah Gagal Mengendalikan Harga Minyak Goreng dan Ketersediaannya

 

 Jakarta -Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah gagal mengendalikan harga minyak goreng dan memastikan ketersediaannya di pasaran.

 ' Ramadhan kurang dari satu bulan dan persoalan minyak goreng ini belum selesai. Kita juga kaum ibu merasakan betul perjuangan mereka harus rela antre mengular, di beberapa tempat harus sampai berebutan demi mendapatkan minyak goreng. Hati kita teriris dan miris melihat fakta ini," kata Mufida dalam rilis, Jumat, 11 Maret 2022.

Sudah sejak akhir 2021 hingga saat ini, beberapa kebutuhan pokok terutama minyak goreng mengalami kenaikan harga dan langka di pasaran. Padahal sejak Januari 2022, Presiden  Joko Widodo  telah memerintahkan secara khusus untuk segera mengatasi persoalan langkanya minyak goreng di pasaran.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebutkan bahwa bukan hanya minyak goreng, tetapi kebutuhan pokok juga mulai mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan.

Sebelumnya, secara fluktuatif harga-harga seperti tahu tempe, cabai, bawang sudah merangkak naik. selain itu, harga ayam dan daging pun ikut naik. "Menjelang Ramadan jangan ada kenaikan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus segera menstabilkan harga-harga kebutuhan konsumsi harian keluarga Indonesia. "Harus diselesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok sejak awal tahun yang belum tuntas ditangani. Bisa dipastikan beban ibu-ibu akan semakin besar. Tolonglah, mak mak sudah berat saat ini, jangan tambah berat lagi beban hidup keluarga," kata Mufida.

Mufida meminta pemerintah lebih konkrit menyisir persoalan pokok dibanding hanya terus mengeluarkan statemen yang justru menunjukkan kelemahan penanganan. Misalnya Kementerian Perdagangan berkali-kali menyebut faktor stok minyak goreng aman.

"Masalahnya di tingkat distribusi bahkan sampai mengeluarkan statement banyak warga yang menimbun. Hal-hal itu kontraproduktif. Kewajiban negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok hidup masyarakat dengan terjangkau dan mudah," ucapnya.