.png)
Cilegon ( Kontak Banten)- Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (PIK) mengadakan kegiatan rapat Koordinasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang diadakan di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (25/05).
Kepala Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon, Didin S. Maulana menjelaskan kegiatan ini untuk koordinasi awal terkait PPID di Kota Cilegon. "Pada kesempatan ini, kami mengumpulkan PPID Pelaksana di setiap OPD untuk koordinasi awal terkait pelaksanaan PPID di Kota Cilegon, saya dengar juga masyarakat banyak yang ingin mendapatkan informasi, dokumentasi atau data, jadi kita perlu adanya koordinasi terlebih dahulu," ungkapnya.
Dalam acara rapat koordinasi ini, Didin meminta kepada peserta untuk ikut berdiskusi terkait PPID ini. "Saya meminta kepada PPID Pelaksana disini untuk bisa berdiskusi bersama dan diharapkan dengan adanya diskusi terkait permasalahan ini, informasi akan menjadi
sesuai dengan UU no.14 tahun 2008, tentang informasi publik," tuturnya.
"Semua
masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari mulai
perencanaan program hingga bagaimana dalam proses pengambilan
keputusannya," sambung Didin.
Lebih lanjut, Didin mengatakan bahwa Dinas Kominfo sedang membuat aplikasi terkait pelayanan PPID agar semakin mempermudah masyarakat untuk meminta informasi. "Masyarakat dinilai wajib untuk mengetahui terkait informasi maupun dokumen dan data karena adanya hak tersebut, dalam mengatasi permasalahan ini, kami sedang melaksanakan pembuatan aplikasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan dokumen dan data informasi yang dibutuhkan tanpa perlu harus datang di tempat, masyarakat nantinya wajib untuk mengisi data formulir pada aplikasi tersebut untuk meminta informasinya," jelasnya.
Lebih lanjut, Didin mengatakan bahwa Dinas Kominfo sedang membuat aplikasi terkait pelayanan PPID agar semakin mempermudah masyarakat untuk meminta informasi. "Masyarakat dinilai wajib untuk mengetahui terkait informasi maupun dokumen dan data karena adanya hak tersebut, dalam mengatasi permasalahan ini, kami sedang melaksanakan pembuatan aplikasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan dokumen dan data informasi yang dibutuhkan tanpa perlu harus datang di tempat, masyarakat nantinya wajib untuk mengisi data formulir pada aplikasi tersebut untuk meminta informasinya," jelasnya.
Sementara
itu, Kepala Bidang PIK, Atikoh mengatakan kegiatan ini berdasarkan UU
No. 14 terkait keterbukaan informasi publik. "Kegiatan ini merunut dari
implementasi kita terhadap UU No. 14 tentang keterbukaan informasi
publik dan juga SK. Wali kota Cilegon Nomor:
042.05/KEP.117-DISKOMINFO/2021," terangnya.
Lebih lanjut, Atikoh menjelaskan bahwa sebagai badan publik memiliki beberapa kewajiban. "Sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
"Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik," tutup Atikoh.
badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik," tutup Atikoh.
0 comments:
Post a Comment