Minggu, 03 Juli 2022

Refly Harun Nilai Presidential Threshold Kental Politik Transaksional

 


TANGERANG ( Kontak Banten) —Penerapan ambang batas pencalonan presiden  (presidential threshold) sebesar 20 persen pada pemilu 2024 mendatang kembali ditentang oleh  pakar hukum tata negara Refly Harun. Dirinya konsisten mendorong agar presidential  threshold harusnya nol persen.

“Kalau nol persen baik partai yang punya  kursi  maupun yang baru ikut pemilu punya hak untuk  mencalokan diri (sebagai capres/cawapres). Tapi kalau sekarang, yang punya hak mencalonkan diri  hanyalah maksimal 16 partai politik yang  kemarin  dan itu pun harus gabung sampai 20 persen.  Jadi maksimal capres hanya empat saja,” ujarnya  usai menjadi narasumber  dalam kegiatan Halalbihalal dan  Silaturami Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Tangerang (UMT) dan Orasi Hukum dengan tema “Gonjang-ganjing Presidential Threshold, Untung Apa Rugi,” Minggu (03/07/2022) di Aula Jenderal Sudirman, Kampus Cikokol.

Namun katanya, akan berbeda halnya jika ambang batas nol persen. Maka maksimal capres yang  bisa ikut bertarung adalah sejumlah parpol  yang ikut pemilu. “Kalau yang ikut pemilu 16, ya  calon presiden bisa maksimal 16,” ucapnya.  Dia menduga bahwa bentuk penolakan ambang  batas nol persen itu sarat kepentingan oligarki. Sebab jika ambang batas 20 persen maka partai politik  menjadi punya kekuatan atau pun punya harga.  “Jadi katakanlah mereka bisa bisa menjual  perahunya, mereka bisa terlibat dalam pembicaraan oligarki kita tidak punya calon yang kita  dukung karena calon presiden itu harus dienderose oleh oligarki tersebut, baik oligarki atau  oligarki ekonomi,” terangnya.

Dengan kata lain ujarnya akan terjadi politik transaksional. “Politik transaksional itu pasti terjadi  kalau 20 persen, tapi kalau nol persen  mungkin  terjadi politik transaksional juga tapi peluang  untuk muncul pemimpin yang jujur dan amanah masih besar,” terangnya. Lebih jauh pengajar di kampus

Universitas Taruma Negara ini menjelaskan, sebetulnya ada beberapa cara untuk menghapus threshold di antaranya melalui pembuatan undang-undang law making proces yakni melalui DPR dan presiden dibantu DPD. Namun sayangnya menurut Refly sejauh ini DPR sudah tidak berkeinginan menempuh.“DPR sudah tidak berniat lagi,”ucapnya. Yang kedua adalah dengan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). “Kalau mau Presiden Jokowi dikenang, ada dua legacy yang harus dibuat. Yang pertama menghapus presidential threshold dan yang kedua siapkan pemilu yang jujur dan adil. Jangan jadi pemain dalam pemilu, aparatur harus netral  tidak berpihak dan ini akan dikenang selama-lamanya sebagai pihak yang meletakkan dua hal penting tersebut ujarnya,” ujarnya.Sementara Rektor UMT Ahmad Amarullah mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Alumni Fakultas Hukum UMT. Terlebih kegiatan ini mengundang pakar yang sudah banyak dikenal kiprahnya. “Mudah-mudahan nanti acara bisa dilaksanakan di lantai 19, jadi karena sudah di puncak ( gedung kampus) jadi pandangannya bisa seperti di GOR,” ucapnya.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

TV KONTAK BANTEN LIVE

DISHUB KOTA CILEGON

DISHUB KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

TV KONTAK BANTEN STRIMING

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support