Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli Segera Deklarasi

 

MEDAN ( KONTAK BANTEN)  Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli dalam waktu dekat segera mendeklarasikan diri. Untuk mempersatukan persepsi digelar rapat bersama di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (8/10).

Dalam rapat Panitia Provinsi Tapanuli dihadiri Ketua Umum JS Simatupang, para tokoh masyarakat, budayawan, para peserta panitia masing-masing perwakilan dari Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Karo, Tapanuli Tengah, Kota Medan, Jakarta, Sibolga, Humbahas, Pakpak Bharat, Samosir, Dairi dan Simalungun.

Ketua Umum Panitia Provinsi Tapanuli, JS Simatupang, mengatakan deklarasi yang akan dilaksanakan untuk meneruskan kembali perjuangan-perjuangan para pejuang pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang terdahulu.

“Jadi kita hari ini meneruskan bukan menciptakan. Namun jika ada kekurangan akan kita lengkapi agar tujuan pejuang, senior mewujudkan Provinsi Tapanuli dapat tercapai,” katanya.

Menurutnya, pembentukan Provinsi Tapanuli sudah lama menjadi cita-cita Bangso Batak. Bukan hanya dari kabupaten yang menjadi pendukung Protap dan warga di perantauan juga menginginkan terbentuknya Provinsi Tapanuli.

“Oleh karena itu, hari ini para panitia berkumpul menyamakan visi dimana pada 28 Oktober 2022 mendatang akan dilaksanakan deklarasi melalui pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya.

Setelah deklarasi, JS Simatupang mengungkapkan panitia bekerja dengan cara yang bijak dan arif menyiapkan kembali berkas permohonan penetapan waktu pemberian legitimasi Provinsi Tapanuli.

“Untuk berkas Provinsi Tapanuli itu sendiri sudah cukup valid dan berada di tangan pemerintah, Komisi II DPR RI, serta Wakil Presiden yang menangani perkembangan kabupaten sudah mengetahui hal itu,” ungkapnya.

“Saya berharap para panitia setelah deklarasi akan berkunjung ke seluruh unsur pemerintahan dengan melengkapi berkas adminstratifnya,” ujar JS Simatupang.

Sementara itu, Iskandar Simatupang Panitia Provinsi Tapanuli dari Kota Medan menegaskan agar moratorium Provinsi Tapanuli utara agar dicabut agar pelaksanaan pemekaran daerah dapat terlaksana.Nah, yang bisa mencabut moratorium Protap itu hanya Presiden Joko Widodo,” tegasnya saat menyampaikan sambutan mendukung penuh terbentuknya Provinsi Tapanuli.(