Pemilu 2024 Waktunya Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengkultusan

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN) – Presiden Ir. Joko Widodo ingatkan para kontestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas. “Kita harus mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi, bukan kampanye gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa,” kata Ir. Joko Widodo dalam rekaman audio visual di Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas RI (9/8).

Menurut Presiden, para kontestean pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan manfaatkan teknologi informasi. “Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas yang menolak penggunaan politik SARA dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan,” lanjut Ir. Joko Widodo.

Menurut pengukuran EIU Democracy Index, Indonesia berada di kategori "Flawed Democracy” dengan skor 6,71 menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara. Merangkum dari EIU Democracy Index dan Freedom in the World, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, otonomi personal dan hak individu.

“Akan tetapi ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berogranisasi, aturan hukum, dan budaya politik,” kata Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto.

Gubernur Andi menyebutkan bahwa dari semua variabel yang paling terlemah adalah budaya politik. “Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. Empat variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan kita menuju pemilu 2024,” lanjut Gubernur Andi.

Kalau dilihat dari indeks yang ada, maka pada dasaranya Indonesia sudah berada di peta jalan yang benar. “Indonesia sudah betul-betul berevolusi dari pemerintahan yang non-demokratis sampai tahun 1998. Lalu dengan 5 kali pemilu, indeks Indonesia meningkat secara signifikan. Tapi jangan dilupakan, karena ada pandemi Covid-19, semua negara mengalami regresi demokrasi. Juga tidak menjamin demokrasi matang, dengan serta merta menghilangkan politik identitas, ini sebagaimana contoh di Amerika Serikat dan Australia,” kata Gubernur Andi.

Di tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. “Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang,” kata Presiden Joko Widodo.

Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. “Karena itu dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu tempo hari, sudah saya sampaikan agar mulai disiapkan aturan main, agar pada saat pemilu saat kampanye ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun tentu saja regulasi dari KPU dan Bawaslu tidak cukup. Kita memerlukan seluruh dukungan dari elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan, agar politik identitas tidak terjadi,” lanjut Presiden RI.

Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. “Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan, kampanye kontestasi pemilu. Dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Kombes Pol. H. Muhammad Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si selaku ketua panitia.

Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.

Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Caption Foto: Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannass RI “Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas” di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI

Biro Humas Lemhannas RI