LeSPK Bersama KAHMI Gelar Seminar Menakar Cawapres dan Pemilu 2024

  

YOGYA (KONTAK BANTEN) - Kampus sebagai bagian dari pencerdasan berbangsa dan bernegara jangan sampai kehilangan akar ke masyarakat dan terus ikut serta aktif memberikan kontribusi kepada publik dan penyelenggara pemerintahan. Karenanya, Kampus diharapkan dapat memberi makna pada pendewasaan demokrasi terutama dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024.

"Kearifan lokal dan ketimuran kita seperti gotong royong seyogyanya dijadikan modal dasar untuk membangun jiwa dan raga bangsa," ujar Suhartono SE MSi, selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIE WW sekaligus Koordinator Presidium MW KAHMI DIY dalam silaturahmi dengan Humas Redaksi KR Suci Aryadhien mewakili Pemred KR Drs H Octo Lampito MPd di ruang Redaksi KR, Jalan Margo Utomo, 40 - 46 Yogya, Rabu (24/05/2023).

Saat silaturahmi, Suhartono didampingi Khamim ZP (Ketua Penasehat KAHMI), Syamsudin (Sekretaris KAHMI), Muhari (Wakil Sekretaris KAHMI), Wahyudi (LeSPK), In'am Mustofa (Direktur LeSPK) dan Khoirul Wafa (LeSPK). Tujuan pihaknya bersama rombongan silaturahmi dengan KR, terkait dengan akan digelarnya seminar bertajuk 'Menakar Cawapres dan Pemilu 2024'.egiatan seminar yang diadakan Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan (LeSPK) Yogyakarta dan Korp Alumni HMI (KAHMI) DIY tersebut digelar di Kampus STIE Widya Wiwaha Jalan Lowanu UH VI/20, Sorosutan, Umbulharjo, Yogya, Sabtu (27/05/2023) mendatang. Bertindak selaku narasumber Chusnul Mar’iyah PhD, Ahmad Dolly Kurnia SSi MT, Dr Hanta Yudha, Fami Fahrudin MBA dan Dr Fadjar Nursahid.

Disebutkan untuk peserta Seminar terbuka untuk umum, utamanya akan diikuti oleh pegiat politik dan kepemiluan, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), unsur penyelenggara pemilu, unsur pemerintah baik pusat maupun daerah, akademisi, masyarakat umum dan kalangan media baik cetak mapun elektronik.

Sementara itu, Direktur LeSPK In’am eL Mustofa SAg MIP mengatakan, bursa cawapres justru menjadi bagian yang disorot tidak hanya oleh elit politik namun juga publik. Namun sebagai masyarakat sipil lebih banyak berharap agar bursa cawapres meskipun ranah partai politik.

Partai politik agar benar-benar menyerap keinginan dari bawah secara otentik. Hal ini untuk menghindari bursa cawapres selayaknya dagang, tukar tambah kuantitatif.

"Sehingga jika Presiden berhalangan tetap penggantinya memiliki kualitas tidak jauh beda dengan Presiden," ujar In'am.

Menurutnya, penundaan pelaksanaan pemilu yang pernah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara bersamaan, sudah tidak mendapatkan tempat lagi di setiap sektor masyarakat, dengan kata lain tertolak. Bahkan ditegaskan oleh beberapa pejabat publik termasuk Menko Polhukam Prof Mahfud MD, bahwa pemerintah sudah siap 99% untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai jadwal.