Jaksa Agung Lantik Harli Siregar Jadi Kajati Papua Barat

 

Jakarta (KONTAK BANTEN) – Jaksa Agung Burhanuddin hari ini melantik Harli Siregar menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat yang baru menggantikan pejabat lama Juniman Hutagaol yang kini menjadi jaksa fungsional.

Jaksa Agung dalam sambutannya antara lain menyampaikan keyakinan dan rasa optimismenya bahwa penempatan pejabat yang baru dilantik telah tepat dan akan berkontribusi kepada kejaksaan.

“Serta akan memberikan manfaat positif bagi terwujudnya Kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat dan terpercaya,” kata Jaksa Agung dalam acara pelantikan yang berlangsung di lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Dia pun meminta kepada Kajati yang baru dalam rangka pelaksanaan tugas agar segera identifikasi, pelajari, kuasai, dan selesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru guna akselerasi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas.

“Pastikan perhelatan Pemilu 2024 di wilayah tugas berjalan dengan lancar dan aman. Serta jaga netralitas personil dalam proses Pemilu ilihan dengan tidak menunjukkan keberpihakan, terlebih dengan cara menyalahgunakan jabatannya,” ujarnya.

Jaksa Agung juga meminta untuk bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum lainnya, dalam rangka mengawal persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki.

“Wujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan bermartabat yang dilaksanakan dengan senantiasa mengacu pada hati nurani dan integritas luhur yang menjadi landas pijaknya,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan agar jaga integritas, jauhi penyimpangan, dan perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas, serta menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh jajaran saudara.

“Serta tingkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh jajaran di satuan kerja masing-masing. Pedomani Surat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 17 Januari 2022 tentang meningkatkan Pengawasan Melekat pada Satuan Kerja,” ujarnya.

Dibagian lain Jaksa Agung juga mengingatkan terkait dengan status otonomi khusus di Provinsi Pabar, maka Kajati Pabar yang baru untuk segera bersinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

“Laksanakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi punitif, namun juga harus dapat menjadi instrumen korektif guna terciptanya suasana kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.