BNPP Gandeng Media Massa untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara

 

Acara diskusi dengan Media Massa, di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023). (Foto: Ist)

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memaparkan sejumlah progres pembangunan kawasan perbatasan negara kepada media massa.

Ia berharap melalui sinergi dengan media massa bisa membawa akselerasi perubahan terhadap BNPP selaku koordinator kementerian dan lembaga untuk  membawa dan menata perbatasan negara menjadi lebih maju.

"Saya berharap bisa mendapat masukan dari teman-teman media massa yang memiliki mata dan telinga. Kalau ada problem di perbatasan, ada ide-ide di kawasan perbatasan tolong dikabarkan kepada kami (BNPP). Nah nantinya, bagaimana BNPP bisa menggerakan kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP bisa bergerak," jelas Zudan dalam diskusi dengan Media Massa, di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Zudan menjelaskan, ada beberapa pola pendekatan pembangunan perbatasan negara yaitu pertama adalah menjga keutuhan dan keamanan wilayah negara (Security). Pendekatan yang kedua adalah bagaimana membentuk masyarakat di kawasan perbatasan negara menjadi sejahtera (Prosperity).

Oleh karena itu di BNPP itu pendekatan adalah "Jaga Wilayahnya, Sejahterakan Rakyatnya". "Semua program yang kita (BNPP) kelola adalah bagaimana perbatasan negara tidak diambil dan dikelola negara lain dan masyarakatnya sejahtera," tambah Zudan.

Ia menjelaskan saat ini ada 222 kecamatan di kawasan perbatasan negara yang menjadi target pembangunan kawasan perbatasan negara. Di dalam fokus pengembangan kawasan negara tersebut, ada pembangunan SD, rumah sakit, pembangunan jalan, peningkatan kompeten Sumber Daya Manusia.

"Semua terus dikoordinasi BNPP melalui 3 Kedeputian yang mengoordinasi 27 Kementerian/lembaga," ujarnya.

Selanjutnya, tambah Zudan, BNPP juga mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara melalui pengembangan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dengan 6 di antaranya menjadi PLSN major project seperti PKSN Paloh Aruk, Nunukan, Atambua, Kefemananu, Jayapura dan Merauke.

“Target pembangunan lainnya adalah mengintervensi peningkatan sarana dan prasarana non alutsista pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) baik yang berpenduduk, maupun tidak berpenduduk. Saat ini hingga 2024 terdapat 49 PPKT yang menjadi target," ungkap Zudan.

Zudan menerangkan lagi, BNPP juga terus mengoordinasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu. Saat ini jumlah PLBN yang beroperasi yang dimiliki BNPP sebanyak 8 PLBN. Sedangkan 5 PLBN lainnya pembangunan sudah selesai dan menunggu peresmian.

"Jadi menuju 2024 diharapkan kita sudah memiliki 13 PLBN Negara, yang nantinya tidak hanya perlintasan orang atau barang saja, tetapi menjadi sarana pengembangan ekonomi," pungkas Zudan.