![]() |
Puluhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara Jawa Barat
menggelar pernyataan sikap di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat/Ist |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Puluhan mahasiswa se-Jawa Barat menggelar pernyataan sikap di depan
Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Pernyataan sikap itu merupakan
kelanjutan kegiatan mimbar sejajar yang diadakan 30 kampus se-Jawa Barat
Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi
Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara Jawa Barat, Khuzaeni mengatakan,
gerakan tersebut tercipta karena rangkaian kejadian dan kebijakan di
akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Mulai dari banyaknya
terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), penyalahgunaan
kekuasaan, Ketua KPK yang jadi tersangka di era Jokowi, dugaan
'endorsement' terhadap salah satu paslon capres-cawapres, dan masih
banyak lagi kebobrokan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai
demokrasi," ujar Khuzaeni dalam keterangannya, Sabtu (20/1).
Menurutnya, Indonesia hari ini mengalami
kondisi darurat demokrasi dengan mempertontonkan pengangkangan
konstitusi demi melanggengkan nepotisme.
"Hal ini merusak
demokrasi dengan cara yang seolah demokratis dilakukan oleh Presiden
Jokowi. Pemerintahan saat ini berada di era New Authoritarianism yakni
tindakan otoriter rezim berlindung dibalik alat negara," kata Khuzaeni.
Rakyat,
kata dia, saat ini disuguhkan hal-hal di luar nalar yang dilakukan oleh
pemerintah. Pengangkangan konstitusi yang melanggar etika secara
terang-terangan dilakukan agar anak presiden dapat melenggang menjadi
cawapres dalam Pemilu 2024.
"Berbagai dugaan ketidaknetralan
presiden terhadap pemilu merusakan moral dan etika politik mulai dari
memasang anak-anaknya menjadi kepala daerah dan ketum partai," kata
Khuzaeni.
Era New Authoritarianism tersebut, dikatakan Khuzaeni,
harus dihentikan. Pasalnya melihat bagaimana bangsa Indonesia
berdarah-darah berjuang untuk reformasi maka nilai-nilai demokrasi harus
dijaga.
Sementara itu, Bendahara Wilayah BEM PTNU Jawa Barat,
Arip Muztabasani menyebutkan, seluruh stakeholder harus mendengarkan
suara generasi muda mahasiswa. DPR RI selaku perwakilan rakyat
selayaknya berani dan tegas sebagai lembaga pengawas eksekutif.
"DPR
RI harus tegas dalam menanggapi dan harus mempertimbangkan keluhan
rakyat selaku kaki tangan rakyat yang berada di pemerintahan," kata Arip
Kampus-kampus
di Provinsi Jawa Barat yang menggelar mimbar sejajar menjaga demokrasi
dalam Pemilu 2024 diantaranya yakni: STAIMA Banjar, IAI Dharma
Indramayu, UNIK Cipasung Tasikmalaya, STIT Sirojulfalah Bogor, STAI Al
Muhajirin Purwakarta, STIKIP Yasika Majalengka, Universitas Cipasung
Tasikmalaya, IAI Tasikmalaya, Universitas Juanda Bogor, STIKIP Al-Amin
Indramayu, STIT Rakeyan Santang Karawang, STHG Tasikmalaya, STAI Al
Falah Bandung, STAI Al Azhary Cianjur, dan UIN Cirebon.
Berikutnya,
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Universitas Surya Kencana
Cianjur, Universitas Nusaputra Sukabumi, STITNU Al Farabi Pangandaran,
STAIKU Kuningan, Universitas Al-Ihya Kuningan, BEM PTNU Garut, Institut
Pesantren Babakan Cirebon, Universitas Majalengka, BEM PTNU Cirebon,
SCOW Tasikmalaya, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, IAI Cirebon,
Institut Tekhnologi Muhajirin Al Mutaqin Purwakarta, STKIP NU Indramayu,
dan STAI Sayid Sabiq Indramayu
0 comments:
Post a Comment