Harga Beras Melambung Tinggi, Apa yang Terjadi?

 

  Oleh: Fajrina Laeli, S.M., Aktivis Muslimah.

TANGERANG (KONTAK BANTEN) -Setahun terakhir harga beras terus mengalami kenaikan tinggi, bahkan kenaikan harga beras di tahun 2023 nyaris 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Padahal, pemerintah berulang kali menegaskan, stok beras masih aman. Bahkan, menurut Presiden Jokowi, stok beras berlimpah. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kenaikan harga beras premium rata-rata sebesar 21,58% menjadi Rp16.900/kg dalam sidaknya di pasar tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung. Padahal HET beras premium yang di ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah sebesar Rp 13.900/kg. (katadata.co.id, 11/2/2024)

Tetapi disisi lain, jika harga beras kembali turun, maka petani akan menangis, karena otomatis harga gabah akan tertekan ke bawah lagi, begitulah kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, dengan harga beras yang ada saat ini petani sedang berbahagia, karena setidaknya para petani bisa bernafas sejenak dengan harga gabah yang tidak ditekan murah. (cnbcindonesia.com, 5/1/2024)

Dari kelangkaan dan melambungnya harga beras ini pemerintah memberikan solusi, yakni melakukan impor. Dikutip dari bisnis.com, 15/2/2024 BPS mencatat sebanyak 443.913 ton impor beras telah membanjiri Indonesia sepanjang Januari 2024. Menurut data BPS sendiri, angka tersebut meningkat sebesar 0.82% dari periode sebelumnya. 

Padahal sejatinya impor bukanlah solusi efektif yang memuntaskan perbaikan struktural terkait mahalnya harga beras. Pernyataan ketua Bapanas bahwa kenaikan harga beras ini membuat petani bahagia, nyatanya bisa dibantah dengan lugas.

Faktanya, petani tetap menangis karena penjualan beras kepada sejumlah pengusaha (Ritel) masih dengan harga yang murah sebab adanya larangan bagi petani untuk menjual langsung ke konsumen.

Perlu diketahui, distribusi beras melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan di antaranya yaitu importir, pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran dan barulah sampai di tangan konsumen.

 Maka dari sinilah memungkinkan terjadinya permainan harga,  penahanan pasokan (monopoli) oleh para pelaku usaha, yang tentu merugikan petani juga rakyat.

 Disisi lain, mahalnya harga pupuk dan gagalnya panen yang disebabkan oleh cuaca tidak menentu juga meresahkan petani. Modal yang besar tetapi penjualan yang rendah dari petani ke pengusaha tak ayal membuat petani semakin merugi.

 Secara garis besar dapat dipastikan bahwa impor beras bukanlah solusi tuntas, seharusnya perbaikan distribusi beras yang dipegang kendalinya oleh pemerintah, bukan hanya menjadi pengawas. Termasuk dengan mengendalikan kestabilan harga pupuk sebagai item penting dalam bertani.

Sejatinya beras yang merupakan kebutuhan pokok dan komoditas strategis memang wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya. Negara seharusnya bertanggung jawab akan pemenuhan kebutuhan rakyat tanpa mengesampingkan kesejahteraan petani. Tetapi faktanya, negara tidak mampu mengambil peranan besar tersebut.

 Dalam paradigma Islam, sebuah negara sudah tersistem untuk berperan penting dalam alur distribusi kebutuhan pokok rakyat. Praktek monopoli tidak akan terjadi karena pasar akan dikuasai oleh pemerintah itu sendiri. Maka, tidak ada penimbunan dan permainan harga beras yang menguntungkan segelintir individu.

Negara berperan aktif dalam hal pangan, tidak ada lagi kesempatan untuk serakah dan curang. Selain itu standar yang diemban adalah ridha Allah, mementingkan halal dan haram, dan tidak lagi memandang keuntungan dan uang sebagai Tuhan. Negara juga tidak akan lepas tangan terhadap petani, akan berusaha memajukan petani dengan teknologi sehingga tidak perlu lagi menambal segala permasalahan pangan dengan impor. Sebab, negara yang akan mengatur perdangan dalam negeri.

 Dari sinilah kestabilan harga beras akan terjadi, tidak ada kenaikan harga yang mencekik rakyat. Kelangkaan juga bisa secara cepat ditangani dan ditindaklanjuti.

Sungguh, hal ini hanya dapat terwujud jika negara dinaungi oleh sistem Islam. Sistem yang menjadikan negara sebagai junnah dan perisai bagi rakyatnya. Sistem yang menjadikan negara sebagai benteng keamanan dan kesejahteraan dalam segala hal, termasuk urusan pangan.

 Tidak ada sistem pengatur lain yang mampu menuntaskan masalah hingga ke akar selain sistem shahih buatan sang Pencipta. Bukan sekedar solusi tambal sulam yang menggunakan jalan pintas dalam penyelasaian masalah. Wallahualam bisshawab.