 |
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
periode 2003-2007, Taufiequrachman Ruki (tengah) di Jalan HR Rasuna
Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/2) |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007,
Taufiequrachman Ruki mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang
benar-benar menjadi panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi dan
berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu disampaikan Ruki saat menghadapi kegiatan konferensi pers
pernyataan sikap pimpinan KPK periode 2003-2019 terkait kondisi bangsa
dan negara yang dianggap sudah kehilangan kompas moral dan etika.
"Saudara-saudara
sekalian, tanggal 14 kita akan melakukan pemilu. Saya akan menyoroti
khusus mengenai masalah pemilihan presiden," kata Ruki kepada wartawan
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
“Presiden ini adalah panglima tertinggi
dalam pemberantasan korupsi, walaupun UUD-nya mengatakan presiden adalah
pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara,”
tambahnya.
Ruki menjelaskan, presiden pada dasarnya adalah
pemegang kekuasaan tertinggi dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena
jika nantinya yang terpilih adalah presiden yang tidak punya komitmen
pemberantasan korupsi atau yang hanya pencitraan, maka Indonesia akan
semakin terpuruk.
"Utang yang begitu besarnya itu tidak bisa
tidak, kecuali dilakukan dengan yang pertama bersihkan dulu korupsi,
baru nanti akan pendapatan kita akan naik, kepercayaan publik akan
naik," terang Ruki.
Untuk itu, dia berpesan agar masyarakat
berhati-hati dalam memilih presiden pada Pilpres 2024 yang akan
berlangsung pada 9 hari lagi.Karena presiden itu harus memiliki strong komitmen dalam rangka
memberantas korupsi. Tanpa orang yang seperti itu, berapa triliun habis
untuk melakukan pemilu, nol. Karena persoalannya persoalan moral,"
pungkas Ruki
0 comments:
Post a Comment