Ada Demonstrasi di Gedung KPU Jelang Penetapan Hasil Pemilu 2024

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)   Aksi unjuk rasa menjelang penetapan hasil Pemilu seringkali terjadi. Hal itu sering menjadi fenomena tersendiri pasca Pemilu berlangsung.

 Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz menilai unjuk rasa menjelang penetapan hasil pemilu adalah hal yang biasa.

 

Ia juga tidak bermaksud mengecilkan atau membesarkan aspirasi yang tengah diutarakan di luar kantor KPU RI.

 

"Kalau unjuk rasa ya biasa itu. Ini memang bagian dari fakta yang selalu ada dalam perjalanan sepanjang berlangsungnya pemilu," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (18/3) seperti dikutip dari Antara.

 

Ia juga menegaskan bahwa KPU sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu. Proses yang dijalankan KPU juga dapat dicek oleh siapa pun.

"Proses yang kami lakukan juga bisa disclosure berdasarkan permintaan saksi peserta pemilu maupun rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu kemudian dilakukan secara terbuka," jelas Mellaz.

 

Sebelumnya, kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR/DPD/MPR, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU RI pada Senin (18/3).

 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya juga melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya.

 

"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personel dan KPU RI melibatkan 770 personel," kata Susatyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/3) juga dilansir dari Antara.

 

Untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/DPD/MPR, Bawaslu dan KPU RI, hal itu bersifat situasional.

Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan dengan melihat situasi di lapangan, terutama jika terdapat massa yang sampai menghambat arus lalu lintas.

 

"Kita lihat nanti jumlah massa-nya, bila nanti massa-nya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI," imbuh Susatyo.

 

Dalam pengamanan aksi tersebut, pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif, mengedepankan negosiasi, sifat humanis, dan tidak terprovokasi.

 

Sebaliknya, demi menciptakan situasi kondusif, ia meminta orator dan koordinator lapangan untuk berorasi secara santun dan juga tidak memprovokasi.